DPR: Pemerintah Daerah Diminta Awasi Tenaga Kerja Asing

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah tenaga kerja asing didata oleh Direktorat Reskrim Umum Polda di Kalimantan barat. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

    Sejumlah tenaga kerja asing didata oleh Direktorat Reskrim Umum Polda di Kalimantan barat. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI meminta pemerintah daerah mengawasi masuknya tenaga kerja asing agar persaingan tenaga kerja dan ekonomi dapat terkendali.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Haikal mengatakan pemerintah daerah harus mampu mengawasi mulai dari masuknya tenaga kerja asing hingga mereka bekerja.


    “Jangan sampai pihak asing yang justru mendapatkan keuntungan. Hal ini perlu pengawasan dari setiap pemerintah daerah. Masuknya tenaga kerja asing harus menjadi perhatian khusus,” katanya saat berada di Pekanbaru, Senin (19 Desember 2016).


    Haikal mengatakan pemerintah yang menetapkan bebas visa untuk masuk ke Indonesia menjadi manipulasi tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Angka tenaga kerja asing dinilai akan meningkat drastis.

    Dari data Kementerian Tenaga Kerja, rata-rata tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia mencapai 70 orang per tahun. Data terakhir, Kementerian mencatat 43.186 tenaga kerja asing masuk ke Indonesia pada Semester I/2016.

    Salah satu daerah yang dinilai diminati tenaga kerja asing tersebut adalah Provinsi Riau, wilayah sentra industri minyak bumi dan kelapa sawit terbesar di Indonesia.

    Pemerintah setempat akan memperketat masuknya tenaga kerja asing tersebut, meski pemerintah belum mengkhawatirkan hal tersebut. Hingga saat ini, tenaga kerja asing masih belum banyak masuk ke daerah itu.

    “Tentu, akan kita perketat masuknya tenaga kerja asing ini, karena tingkat penggangguran Riau masih tinggi, sekitar 8%,” kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

    Riau saat ini tengah mengembangkan tiga kawasan industri,yaitu Kawasan Industri Dumai, Kawasan Industri Tanjung Buton, dan Kawasan Industri Kuala Enok.

    Pengembangan difokuskan untuk membangun industri hilir sektor migas dan sawit yang membutuhkan banyak tenaga kerja.

    Pemprov Riau juga tengah memfokuskan program pariwisata untuk meningkatkan kinerja sektor UMKM yang dimanfaatkan oleh masyarakat kecil. “Hal ini juga berguna agar tenaga kerja kita tidak kalah dengan tenaga kerja asing yang akan masuk nanti,” kata Andi Rachman.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.