Plastik Dipastikan Kena Cukai Mulai Tahun Depan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mengkampanyekan diet plastik kresek untuk penyelamatan lingkungan.(Foto: Dian Yuliastuti)

    Mengkampanyekan diet plastik kresek untuk penyelamatan lingkungan.(Foto: Dian Yuliastuti)

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi memastikan plastik akan menjadi komoditas kena cukai mulai 2017, setelah Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atas pengenaan cukai barang tersebut.

    "Kalau sudah mendapatkan persetujuan, kita akan membuatkan PP-nya, setelah itu berjalan (pengenaan cukai plastik)," kata Heru saat ditemui di Jakarta, Jumat, 16 Desember 2016.

    Heru menjelaskan pengenaan cukai plastik tersebut bisa dilakukan pada 2016, bahkan proyeksi penerimaan dari cukai tersebut bisa mencapai Rp 1 triliun dan telah tercantum di anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan.

    Namun, hingga berakhirnya tahun, agenda mengenai pengenaan cukai plastik belum bisa diagendakan antara pemerintah dan DPR, sehingga rencana tersebut harus tertunda hingga 2017.

    "Kita sedang menunggu waktu dari Komisi XI, pemerintah sudah siapkan semua," kata Heru.

    Ia juga memastikan pemerintah hanya mengusulkan plastik sebagai barang kena cukai yang baru, dan belum ada komoditas lain yang diajukan untuk kena cukai, karena semua masih dalam kajian.

    "Plastik karena merusak lingkungan. Yang paling merusak itu adalah plastik kresek. Dari total sampah plastik, 67 persennya dari kantong plastik. Itulah kenapa kita memprioritaskan plastik sebagai obyek cukai dalam rangka pengendalian," kata Heru.

    Mengenai sistem tarif cukai untuk plastik dan hal teknis lainnya, Heru menambahkan, hal itu masih tergantung pembicaraan dengan DPR dan belum ada pembahasan secara mendetail.

    Untuk potensi kehilangan Rp 1 triliun dari batalnya pengenaan cukai plastik tahun ini, Heru mengharapkan hal itu bisa dikompensasi dari surplus penerimaan bea keluar sekitar Rp 400 miliar pada akhir 2016.

    "Bea keluar kita surplus sedikit, outlook kita sekitar Rp 400 miliar surplusnya. Mungkin kompensasinya dari situ," kata Heru.

    Sebelumnya, pemerintah dan Komisi XI DPR telah mengagendakan pembahasan mengenai barang kena cukai terbaru pada masa sidang menjelang akhir tahun, tapi kembali tertunda setelah DPR kembali memasuki masa reses.

    Selama ini, pemerintah hanya mengenakan cukai terhadap tiga jenis komoditas, yaitu produk hasil tembakau atau rokok, ethil alkohol, dan minuman mengandung ethil alkohol.

    ANTARA

    Baca juga:
    Suami Jadi Tersangka, Inneke Koesherawati Akan Diperiksa KPK
    Pengakuan Eko Patrio Soal Tuduhan Bom Bekasi Pengalihan Isu
    Harga Pertamax, Pertalite, dan Dexlite Naik Mulai Hari Ini


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.