Korea Investasi Pengelolaan Sampah Senilai Rp1,5 Triliun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi sampah. TEMPO/Prima Mulia

    Ilustrasi sampah. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Bekasi tengah memproses prosedur penanaman modal di sektor energi terbarukan dari Korea Selatan dengan nilai investasi mencapai Rp1,5 triliun.

    Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Amit Riyadi mengatakan saat ini pihaknya menyerahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memproses ihwal tata ruang investasi tersebut.

    "Kalau izin prinsip sudah kami keluarkan termasuk semua persyaratan semuanya sudah masuk. Sekarang sedang di bahas di Bappeda," paparnya kepada Bisnis, Kamis (15 Desember 2016).

    Dia memaparkan penanaman modal sektor energi terbarukan tersebut merupakan satu dari beberapa minat investasi asing di Kota Bekasi sepanjang tahun ini.

    Menurutnya, jika semua prosedur telah dilalui maka kemungkinan besar investasi mulai dilakukan pada tahun depan. Adapun, investasi tersebut merupakan pengerjaan proyek pengelolaan sampah menjadi energi.

    Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui kantor perwakilan Seoul dan KBRI Seoul memfasilitasi penandatangan nota kesepahaman (MoU) Konsorsium Korea untuk investasi tersebut.

    Konsorsium terdiri dari Korea Development Bank/KDB, Korbi Coorporation dan GS Engineering & Construction dengan PT. NW Abadi sebagai salah satu perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Bekasi.

    Nilai investasi dari konsorsium tersebut mencapai sebesar US$120 juta atau lebih dari Rp1,5 triliun. Adapun, penandatanganan MoU dilaksanakan di Kantor KBRI Seoul, pekan lalu (9 Desember 2016).

    Wakil Duta Besar RI di Seoul Cecep Herawan memaparkan kerjasama tersebut sebagai wujud komitmen investasi di bidang energi terbarukan yang diklaim memiliki dampak positif terhadap lingkungan.

    "Isu lingkungan dan energi terbarukan memiliki peran vital guna menentukan maju dan suksesnya pembangunan suatu negara," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Kamis (15 Desember 2016).

    Dalam MoU tersebut, konsorsium Korea akan memfasilitasi pembiayaan proyek waste to energy dari limbah atau sampah yang berasal dari TPA kota Bekasi, Jawa Barat.
    Sementara itu, PT NW Abadi akan bertanggung jawab dalam hal integrasi sistem dan teknologi pengolahan limbah.

    Realisasi Investasi

    Imam Soejoedi, Pejabat Promosi Investasi BKPM Seoul menuturkan, pengelolaan sampah dengan prinsip energi terbarukan merupakan salah satu prioritas target investasi dari Korea Selatan.

    Investasi tersebut, lanjutnya, sejalan dengan program BKPM untuk fokus mendorong investasi yang humanis dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian, serta masyarakat secara langsung.

    "KBRI dan perwakilan BKPM di Seoul akan terus mengawal agar proyek ini dapat diimplementasikan secepatnya," ujarnya.

    Data BKPM mencatat Korea Selatan menduduki peringkat ke delapan dengan nilai investasi mencapai US$743 juta terdiri dari 1.944 proyek pada realisasi investasi Januari-September 2016

    Nilai realisasi investasi dari Korea Selatan tersebut menyumbang 3,5% dari total realisasi investasi yang masuk pada periode Januari-September 2016.

    Pada periode tersebut, realisasi investasi meningkat 13,4% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2015 dengan nilai investasi Rp453,4 triliun terdiri dari 21.843 proyek. Realisasi investasi dalam kurun waktu tersebut juga menyerap tenaga kerja sebanyak 960.041 orang.

    Sementara itu, President Director PT NW Industries Group Teddy Sujarwanto memastikan proyek pengelolaan sampah berbasis energi terbarukan akan menjadi pilot project di Indonesia.

    Menurutnya, teknologi tersebut merupakan ide orisinal perusahaan yang saat ini merupakan pemilik konsesi untuk proyek pengelolaan sampah menjadi energi yang diperkirakan akan menghasilkan listrik sebesar 34,6 MW.

    Dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi Purnomo Narmiyadi menuturkan investasi di Bekasi diharapkan terus berkembang dan bermanfaat bagi pemerintah daerah juga masyarakat.

    "Dan khusus untuk investasi dalam negeri, kami meminta agar pemerintah tidak mempersulit perizinan, karena dari dulu masalah ini tetap saja ada walaupun pusat sudah tegas untuk mempermudah investasi khsusunya di perizinan," ujarnya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.