Sri Mulyani Ingatkan Elit Golkar Soal Ketimpangan Ekonomi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak Herry Gumelar di Kementerian Keuangan, Jakarta, 29 November 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak Herry Gumelar di Kementerian Keuangan, Jakarta, 29 November 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani berpesan kepada politikus Partai Golkar untuk membantu pemerintah agar pertumbuhan ekonomi yang digenjot lewat subsidi tidak hanya dinikmati kaum kelas menengah. Sri mencatat 20 persen kelas bawah atau masyarakat miskin tak dapat menikmati langsung bantuan tersebut.

    "Golkar punya kepentingan besar membuat ekonomi masyarakat lebih merata. Karena jika terjadi ketimpangan, siapapun ketuanya akan susah. Yang banyak terjadi adalah elitisme yang membuat masyarakat tidak puas," kata Sri saat seminar Economic Outlook 2017 yang digelar Partai Golkar di Hotel Mulia, Kamis, 15 Desember 2016.

    Baca: Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Cukup Tangguh Hadapi Amerika Serikat

    Tingkat kemiskinan Indonesia memang menurun dari 16 persen pada 2005, menjadi 11 persen tahun ini. Sebelas tahun lalu, Sri juga menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu, tingkat pengangguran mencapai 11,2 persen, kini tinggal 5 persen. Sayangnya, terjadi disparitas alias ketimpangan perekonomian antar daerah.

    Sri menyatakan penerimaan perpajakan terbesar berasal dari pulau Jawa karena tingkat populasi dan daya belinya tinggi. Selain itu, terjadi distribusi pembangunan infrastruktur umum yang tak merata dalam 10 tahun terakhir. "Kelompok middle class yang selama ini menikmati subsidi bbm dan listrik dan tunjangan pegawai," kata Sri.

    Baca: Proyek MRT Dikebut Tahun Depan  

    Untuk mengantisipasi itu, pemerintah menyediakan subsidi beras langsung kepada masyarakat miskin, subsidi pupuk untuk petani, dan mempertahankan subsidi listrik. Total subsidi non energi tahun ini mencapai Rp 83,4 triliun, sedangkan subsidi energi sebesar Rp 77,3 triliun

    Kementerian Keuangan berjanji menggunakan penerimaan perpajakan yang disokong dari program pengampunan pajak. Terdapat Rp4 ribu triliun harta yang selama ini tak pernah dideklarasikan dan dikenakan pajak. "Brazil membutuhkan 10 tahun memperbaiki koefisien gini. Jadi memang untuk menyetarakan itu kira-kira segitu," kata Sri.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.