Kereta semi-cepat Jakarta-Surabaya tak bebani APBN

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 1 September 2016. Rapat ini membahas asumsi makro terkait sektor energi untuk acuan dalam RAPBN 2017 serta laporan kebijakan Menteri ESDM pasca reshuffle. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 1 September 2016. Rapat ini membahas asumsi makro terkait sektor energi untuk acuan dalam RAPBN 2017 serta laporan kebijakan Menteri ESDM pasca reshuffle. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya diharapkan tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Oleh karena itu, ia mengemukakan, pemerintah mendalami kemungkinan bentuk kerja sama pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP) dalam proyek yang dikerjakan bersama Jepang tersebut.

    "Kami sudah mendiskusikan dengan Bappenas tentang alternatif ini (PPP). Bisa saja kita mengundang sektor swasta untuk bersama-sama membiayai proyek ini, dan kami akan membicarakan hal ini kembali sebelum saya berangkat ke Jepang minggu depan," catatnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15 Desember 2016).

    Luhut sendiri rencananya akan berangkat ke Jepang pada Senin (19/12) malam. Dalam kunjungannya itu akan dibahas kerja sama antara Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan Kementerian Perhubungan dalam rangka pembuatan studi kelayakan.

    "Pemerintah Jepang, lewat JICA, akan memberikan grant untuk membiayai studi tersebut," catatnya.

    Luhut menuturkan bahwa skema kerja sama pemerintah dan swasta bisa menjadi alternatif pembiayaan proyek tersebut karena mulai tahun depan pemerintah akan menggunakan sebagian besar dananya untuk pembangunan di daerah-daerah terpencil dan di luar Pulau Jawa.

    "Kalau dibebankan kepada pemerintah, (proyek) ini akan menambah utang pemerintah. Menjadi beban APBN. Kebijakan pemerintah saat ini, tidak ingin menggunakan terlalu banyak dana pemerintah di Jawa. Kami akan menggunakannya untuk pembangunan di luar Jawa dalam rangka pemerataan pembangunan," katanya.

    Namun, ia mengatakan proyek tersebut tidak akan sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta karena jalur rel dan lahannya masih menjadi aset pemerintah.

    "Karena rel keretanya itu milik pemerintah, kami tidak mau melanggar aturan. Jadi, business to business," ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan meski belum sampai pada keputusan final, ia memastikan pemerintah akan tetap memiliki aset dalam proyek tersebut.

    Pasalnya, dikemukakannya, proyek tersebut akan tetap menggunakan jalur eksisting.

    "Nanti yang tidak melekat baru bisa dikerjakan dengan skema business to business (B to B)," katanya.

    Ada pun PT Kereta Api Indonesia (Persero) nantinya akan didorong untuk menjadi salah satu pengelolanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Satu Tahun Bersama Covid-19, Wabah yang Bermula dari Lantai Dansa

    Genap satu tahun Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Kasus pertama akibat virus corona, pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.