Menteri Perindustrian Tekankan Peran Pendidikan Kejuruan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang baru Asman Abnur (kanan) dan Mantan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi (kiri) pada acara serah terima jabatan di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta 27 Juli 2016.  TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang baru Asman Abnur (kanan) dan Mantan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi (kiri) pada acara serah terima jabatan di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta 27 Juli 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melantik delapan pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Perindustrian serta menekankan peran pendidikan kejuruan dan vokasi dalam menunjang penyediaan tenaga kerja industri. "Para pejabat eselon II memiliki peran yang strategis dalam mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan industri nasional," kata Airlangga di Jakarta, Jumat, 9 Desember 2016.

    Dalam hal ini, Kementerian akan mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Pertama, dengan menyusun proyeksi pengembangan, jenis kompetensi, dan lokasi industri, khususnya yang terkait dengan lulusan SMK.

    Kedua, meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas lagi bagi siswa SMK guna melakukan praktek kerja lapangan (PKL) serta program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK.

    Selain itu, mendorong industri memberikan dukungan dalam pengembangan teaching factory dan infrastruktur. Terakhir, mempercepat penyelesaian standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). "Atas dasar tugas-tugas tersebut, saya telah menugaskan Saudara Kapusdiklat Industri menyusun dan mengambil langkah-langkah strategis serta melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan dunia usaha," ujar Airlangga.

    Sebagai langkah awal, pada 29 November 2016, telah ditandatangani nota kesepahaman bersama oleh lima menteri yang disaksikan dua menteri koordinator dalam pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi. Pada kesempatan itu, dilakukan juga penandatanganan kerja sama dunia usaha industri dengan SMK dalam rangka pembinaan sekolah kejuruan dan vokasi.

    Airlangga menuturkan kerja sama yang selama ini telah dibangun Pusat Pendidikan serta Pelatihan Industri dalam mendorong kerja sama link and match antara sekolah dan dunia usaha industri dapat terus diwujudkan serta ditingkatkan.

    SMK yang ada di lingkungan Kementerian Perindustrian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan SMK-SMK lain, mengingat SMK di lingkungan kementerian tersebut telah dilengkapi berbagai sarana dan prasarana yang baik, misalnya laboratorium pendidikan, teaching factory, SKKNI, lembaga sertifikasi profesi, dan tempat uji kompetensi. "Saya juga telah berbicara dengan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia agar pendidikan vokasi masuk kerangka kerja sama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement," kata Airlangga.

    Pada kesempatan tersebut, Airlangga mengucapkan selamat dan berharap para pejabat eselon II Kementerian Perindustrian dapat menjalankan tugas dengan baik.

    ANTARA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.