Sebelum Gempa, PT SMI Sempat akan Bangun Pasar di Pidie Jaya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan bingkisan dan sumbangan secara simbolis kepada warga terdampak gempa di posko Meurah Dua, Pidie Jaya, Aceh. 09 Desember 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Presiden Joko Widodo memberikan bingkisan dan sumbangan secara simbolis kepada warga terdampak gempa di posko Meurah Dua, Pidie Jaya, Aceh. 09 Desember 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Nusa Dua -  PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berencana membangun pasar di Pidie, Aceh. Rencana ini muncul sebelum gempa bumi menimpa  Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen dan Pidie, Rabu, 7 Desember 2016. "Baru rencana, belum ada komitmen atau perjanjian kreditnya," kata Direktur Utama PT SMI (Persero) Emma Sri Martini kepada Tempo, Jumat, 9 Desember 2016.

    Menurut Emma, proyek ini nantinya akan dikerjakan oleh pemerintah daerah. Sebelumnya, PT SMI juga pernah membangun pasar di Kabupaten Karangasem, Bali.

    Selain proyek pasar, PT SMI berencana menyalurkan dana sosial untuk proyek perbaikan infrastruktur di Pidie, pasca gempa bumi. Namun  Emma tak menyebut total dana yang akan disalurkan. Saat bencana tsunami Aceh 2004, PT SMI membantu pembangunan rumah ibadah. "Nanti kami lihat apa yang bisa kami bantu," kata dia.

    Baca Juga: Gempa Aceh, Jokowi: Perbaikan Bangunan Langsung Dikerjakan

    PT SMI tak hanya melayani debitur swasta dan BUMN. Beberapa pinjaman juga diberikan kepada pemerintah daerah dan PT Perusahaan Listrik Negara. Tercatat 24 persen kontribusi komitmen pemda, 51 persen komitmen swasta, dan 51 persen porsi BUMN.

    Sebanyak 20 pemerintah daerah telah bekerjasama dengan PT SMI. Total nilai komitmen mencapai Rp2,44 triliun, dengan outstanding Rp1,15 triliun. Sebagian besar tersebar di Sulawesi.

    Menurut Emma, dengan skema pinjaman multiyears, pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Pemda tak lagi bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membangun jalan, pasar, rumah sakit daerah. "Tidak ada alasan pemda tidak pinjam meskipun persyaratannya lebih ketat," kata Emma.

    PUTRI ADITYOWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Revisi UU ITE Setelah Memakan Sejumlah Korban

    Presiden Jokowi membuka ruang untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebut UU ITE. Aturan itu kerap memicu kontroversi.