Butuh Tenaga Terampil, Pemerintah Rancang Pelatihan Vokasi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri), Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kiri) dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad (kanan) meresmikan peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Istana Negara, Jakarta, 18 November 2016. Presiden menargetkan Indeks Keuangan Inklusif di Indonesia dapat mencapai 75 persen pada tahun 2019 dari 36 persen yang tercatat tahun ini. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kiri), Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kiri) dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad (kanan) meresmikan peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Istana Negara, Jakarta, 18 November 2016. Presiden menargetkan Indeks Keuangan Inklusif di Indonesia dapat mencapai 75 persen pada tahun 2019 dari 36 persen yang tercatat tahun ini. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah mempersiapkan program untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor-sektor prioritas. Hal itu sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo yang ingin agar program bagi tenaga kerja tersebut bisa terealisasi secepat mungkin.

    “Presiden selalu mengingatkan agar kita menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas dalam jumlah jutaan, bukan ratusan ribu lagi,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat koordinasi Penyiapan Tenaga Kerja Sektor Prioritas seperti dikutip dalam rilisnya, Kamis, 8 Desember 2016.

    Darmin mengatakan ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) telah menetapkan standar dan kompetensi bagi delapan profesi yang diperlukan di kancah ASEAN. Nantinya, Indonesia bisa menerima tenaga kerja dari negara-negara ASEAN untuk profesi-profesi tersebut. Begitu juga sebaliknya.

    Delapan profesi itu adalah insinyur, arsitek, tenaga pariwisata, akuntan, dokter, dokter gigi, surveyor, dan perawat. Adapun sektor prioritas dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yakni agro, karet, kayu, e-ASEAN, kesehatan, transportasi udara, elektronika, pariwisata, tekstil, perikanan, otomotif, dan jasa logistik.

    Untuk mencetak tenaga kerja terampil yang dibutuhkan industri, pemerintah pun merancang pendidikan dan pelatihan vokasi yang diprioritaskan pada bidang pembangunan infrastruktur, sertifikasi tanah rakyat, industri manufaktur, farmasi, dan pariwisata.

    Untuk menyediakan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, menurut Darmin, pemerintah membutuhkan tempat pelatihan dengan peralatan yang benar-benar seusai dengan yang dibutuhkan industri. "Jadi, kalau lulus, tak perlu ada adjustment lagi,” ujar Darmin.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI

    Baca:
    Kata Presiden Jokowi tentang Timnas yang Tembus Final AFF 2016
    Polri Akan Buka Data Penyandang Dana Makar, Asal...
    Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.