Pemerintah Akan Identifikasi Profesi Kebutuhan Industri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution usai rapat koordinasi membahas harga gas industri di Gedung Kemenko Perekonomian, 4 Oktober 2016. Tempo/Richard Andika

    Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution usai rapat koordinasi membahas harga gas industri di Gedung Kemenko Perekonomian, 4 Oktober 2016. Tempo/Richard Andika

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah merancang pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mencetak tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh industri. Nantinya, pelatihan tersebut akan diprioritaskan di bidang pembangunan infrastruktur, sertifikasi tanah rakyat, industri manufaktur, farmasi, dan pariwisata.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan perlunya identifikasi mengenai profesi apa saja yang dibutuhkan industri, termasuk industri dengan skala yang besar. Menurut dia, hal itu diperlukan agar pemerintah bisa melihat permintaan dari industri.

    “Kalau tidak begitu, kita tidak akan pernah melahirkan kelembagaan yang kuat untuk pelatihan dan sertifikasinya,” ujar Darmin dalam rapat koordinasi Penyiapan Tenaga Kerja Sektor Prioritas, seperti dikutip dalam keterangan resminya, Kamis, 8 Desember 2016.

    Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri mengatakan, untuk merealisasikan program itu diperlukan sinergi antara akademik, perguruan tinggi, dan pelatihan vokasional. Sinergi tersebut diperlukan agar standar kompetensi program tersebut bisa dijalankan dengan baik.

    “Misalnya, untuk orang yang magang, tentu harus jelas kerangka kerjanya seperti apa, insentifnya berapa, jangka waktu kerjanya berapa lama. Baru setelah itu dia diberikan sertifikasi agar keluarnya nanti bisa dipercaya oleh penyedia lapangan kerja karena memiliki kompetensi,” kata Hanif.

    Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berujar, pemerintah perlu menggandeng industri untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi. “Untuk mengikutkan industri secara masif, kita sedang merancang bagaimana caranya industri membuka pintu untuk kerja sama dengan SMK,” ujarnya.

    Selama ini, menurut Airlangga, Indonesia hanya memiliki 20 persen guru SMK yang berkualitas. “Untuk meningkatkan itu, tenaga kerja industri yang sudah memasuki masa pensiun, notabene sudah berkecimpung di industri cukup lama, kita pindahkan saja menjadi guru SMK. Tentu kita beri modal berupa persiapan dan pelatihan," tuturnya.

    Darmin pun berharap, sistem vokasional dan kompetensi saling berintegrasi agar pelajar dapat memperoleh sertifikat kompetensi pada setiap jenjang pelatihan. “Setiap tahun, siswa bisa mendapat sertifikat kompetensi tertentu sehingga ketika lulus dia akan mendapat beberapa sertifikat kompetensi tertentu plus ijazah.”

    Menurut Darmin, untuk mewujudkan rencana itu, pemerintah masih harus mempelajari sekolah-sekolah vokasional yang sudah ada, terutama yang selama ini sudah terintegrasi dengan industri. “Agar kita bisa memperoleh gambaran terbaik dari lembaga vokasional yang sudah ada,” kata Darmin.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI

    Baca:
    Kata Presiden Jokowi tentang Timnas yang Tembus Final AFF 2016
    Pengurus Masjid Salman ITB Jelaskan Kronologi Pembubaran KKR
    Timnas ke Final Piala AFF, Ini Kata Riedl dan Boaz Solossa

     


     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.