Tangerang Anggarkan Rp21,4 Miliar Atasi Permukiman Kumuh

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anak bermain di kawasan permukiman kumuh Dadap, Tangerang, Banten, 6 September 2014. Tempo/Aditia Noviansyah

    Sejumlah anak bermain di kawasan permukiman kumuh Dadap, Tangerang, Banten, 6 September 2014. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Tangerang berencana mengalokasikan anggaran hingga Rp21,4 miliar untuk menuntaskan persoalan permukiman kumuh pada tahun depan.

    Rencananya, anggaran tersebut akan digunakan untuk merealisasikan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (PRSS) setidaknya 1.072 unit. Pemkot menargetkan permasalahan perumahan kumuh dan jambanisasi bakal rampung pada 2017.

    “Tahun depan, ada kemungkinan perubahan baik dari jumlah anggaran maupun jumlah rumah sederhana yang dibangun. Progress PRSS atau Bedah Rumah tahun ini, laporannya belum terkumpul,” kata Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, Dinas Cipta Karya, Permukiman, dan Tata Ruang Kota Tangerang Widi Hastuti  kepada Bisnis, Rabu (7 Desember 2016).

    Pemkot Tangerang sudah melakukan PRSS sejak 2014 hingga saat ini dengan total rumah sederhana mencapai 1.159 unit. Pada 2016, PRSS ditargetkan mampu terealisasi sebanyak 2.130 unit dengan nilai Rp46,8 miliar.

    Dalam penanganan rumah kumuh, Pemkot Tangerang akan berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Kolaborasi tersebut dilakukan untuk menyinkronkan program yang dimiliki pemkot dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari pemerintah pusat.

    “Pada tahap awal, pemkot sudah melakukan penandatanganan kontrak dengan Badan Keswadayaan Mansyarakat [BKM] dari konsultan Kotaku. Kendala di atas kertas memang belum terlihat, tetapi kami perkirakan progress akan di bawah target,” ucapnya.

    Pasalnya, dirinya menjelaskan PRSS membutuhkan pendampingan intensif dari komunitas setempat karena tidak semua masyarakat bersedia pindah atau merenovasi rumahnya, meski anggarannya sudah disediakan oleh pemerintah.

    Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mengungkapkan penataan kawasan kumuh membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, hingga komunitas masyarakat setempat.

    Diakuinya, Program Tangerang Berbenah yang salah satunya mencakup Bedah Rumah, membutuhkan  keterlibatan aktif dari masyarakat terutama melalui BKM yang berada di setiap kelurahan.

    “Jika ini kerja sama ini terjalin dengan baik, maka ini dapat mendorong kepedulian masyarakat dan memacu percepatan pembangunan karena pengerjaannya dilakukan secara swadaya dengan masyarakat yang ada di tiap wilayah,” tekannya.

    Penataan kawasan kumuh yang telah dilakukan Pemkot Tangerang pada 2015, di antaranya perbaikan rumah tidak layak huni, Pembangunan jalan setapak dan saluran drainase, hunian sehat dan air bersih.

    Melalui Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (PRSS) atau Bedah Rumah  2015 telah dilakukan 1107 unit. Pembangunan jamban sehat bagi 1.692 warga. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) sebanyak 10.400 titik, yang tersebar di 13 kecamatan.

    Sedangkan pada 2016, PRSS sebanyak 2.130 unit. Pembangunan drainase sepanjang 99.909 m2. Pembangunan jalan lingkungan seluas 127.088m2. Pembangunan 2.000 unit jamban dan 38 sumur. Pembangunan PJU lingkungan sebanyak 15.600 titik.

    Selanjutnya, pembangunan 39 unit rumah sederhana (bantuan Provinsi Banten). Pembangunan sarana dan prasarana air bersih atau air minum jaringan perpipaan 2.400 sambungan rumah.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.