Menteri Darmin Tawarkan Strategi Gerakkan Ekonomi Daerah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan sambutan dalam ulang tahun ke-30 Bisnis Indonesia di Jakarta, 14 Desember 2015. TEMPO/Bambang Harymurti

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan sambutan dalam ulang tahun ke-30 Bisnis Indonesia di Jakarta, 14 Desember 2015. TEMPO/Bambang Harymurti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan terdapat beberapa daerah yang anggarannya sangat berperan untuk menggerakkan perekonomian. Menurut dia, peran pemerintah daerah dalam mengundang dan menggerakkan swasta untuk menjalankan perekonomian daerah sangat dibutuhkan.

    "Pada 2005, saat masih menjadi Direktur Jenderal Pajak, saya bersepakat dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk menyerahkan PBB (pajak bumi dan bangunan) dan BPHTB (bea perolehan hal atas tanah dan bangunan) ke daerah dengan catatan ada instrumen bagi daerah untuk mengundang swasta masuk," ucap Darmin dalam Konferensi Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah di Kementerian Keuangan, Rabu, 7 Desember 2016.

    PBB dan BPHTB, menurut Darmin, memang sangat berperan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena akan mempengaruhi besarnya anggaran setiap daerah. "Tapi sangat penting kalau daerah bisa mengidentifikasi apa saja kegiatan yang perlu didorong di daerahnya dan menggunakan instrumen ini (PBB dan BPHTB) sebagai daya tarik swasta," ujarnya.

    Darmin menilai akan sangat rugi jika pemerintah daerah tidak memanfaatkan PBB dan BPHTB untuk menarik investasi masuk daerah. "Karena itu, akan keren sekali kalau ada investasi di bidang ini. Ada Rp 1 triliun, Rp 2 triliun, Rp 3 triliun, daerah bisa mengatakan akan bebaskan PBB-nya atau memberi diskon PBB-nya".

    Menurut Darmin, pemanfaatan dua instrumen tersebut tidak perlu secara luas, tapi mencakup beberapa bidang kegiatan saja. "Anda bisa hitung berapa benefit-nya, berapa cost yang akan dikorbankan. Kita memang perlu mengundang investasi masuk, apalagi kalau dirancang pada bidang yang tepat yang akan menggerakkan ekonomi di wilayah masing-masing," tuturnya.

    Darmin berharap pemerintah daerah tidak memaksakan diri menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan nominal besar untuk kegiatan yang sebetulnya swasta tertarik untuk berinvestasi. "Kombinasikan, sehingga akan lahir dampak yang optimal dari APBD itu sendiri. Itulah filosofi di balik insentif, PBB dan BPHTB," ucapnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.