Pangkas Impor Pangan,65 Klaster Koperasi Pertanian Disiapkan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi beras. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ilustrasi beras. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan sedang menyiapkan 65 klaster koperasi pertanian (koptan) yang tersebar di seluruh Tanah Air. Koptan tersebut disiapkan untuk menjadi sebuah badan ketahanan pangan dengan tujuan mengurangi ketergantungan impor pangan.

    Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan jika koptan berjalan baik maka impor pangan bisa ditekan.

    "Mudah-mudahan ini jadi berjalan baik, akan terwujud segera. Saya yakin akan teruwjud ketahanan pangan, dengan terwujud enggak ada lagi impor," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (5 Desember 2016).

    Puspayoga menjelaskan dari 65 klaster tersebut, 5 daerah diantaranya akan dijadikan sebagai daerah prototipe atau percontohan. Kabupaten Sukabumi sebagai daerah pertama yang sudah berjalan, disusul Demak dan Purwokerto.

    Adapun, Lampung dan Lumajang direncanakan dimulai pada pekan depan. Nantinya masing-masing prototipe akan diisi oleh 2400 petani dengan luas lahan yang digarap 1000 hektare.

    "Untuk bibit sudah ada, pupuk ada. Nanti setiap bulan mereka dapat gaji supaya kita 'potong' rentenir. Hasil panen itu juga kita bisa beli di atas harga Bulog, karena harga Bulog masih diproduksi setelah gabah, diolah oleh petani kemudian Bulog baru beli beras. Kalau ini enggak, petani terima bersih kita yang ambil," tambahnya.

    Menurutnya, apa yang digagas ini merupakan visi pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan yang digalakkan oleh Presiden Jokowi. Seperti diketahui pada tahun 2018 Presiden Jokowi menargetkan Indonesia akan memasuki era swasembada pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan nasional.

    Salah satu prasyarat untuk menyiapkan program itu, yakni melalui reformasi total koperasi. Koperasi harus dikembangkan menjadi sebuah badan ketahanan pangan dengan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana, seperti mesin penggiling padi, maupun alat pengepakan.

    "Koperasi itu harus direformasi, apa yang disaran oleh Presiden, gak boleh gini-gini saja. Kalau gak, gak bisa berikan kesejahteraan kepada masyarakat, dan kemiskinan tetap, gini rasio tinggi," tandasnya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.