TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembangunan proyek kilang minyak di Bontang, Kalimantan Timur, tidak akan dipindahkan ke provinsi lain.
"Masalah kilang minyak, refinery, dan zona pupuk, saya sampaikan tidak akan dipindahkan ke provinsi lain. Tetap di Provinsi Kalimantan Timur," kata Presiden saat penyerahan 1.183 sertifikat tanah program strategis 2016 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin, 4 November 2016.
Hal itu diungkapkan Presiden terkait pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak bahwa aspirasi masyarakat Bontang, agar pembangunan kilang minyak 350 barel per hari tidak dipindah, tetap di Bontang dan persoalan lahan sudah diselesaikan.
"Saya ingin menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Kemarin waktu bertemu sudah disampaikan, ini tadi diulang disampaikan lagi. Pak Gubernur itu kalau punya kemauan ngejar terus," kata Presiden Jokowi.
Presiden juga menyatakan bahwa pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda, Kalimantan Timur, yang pembebasan lahannya sudah diselesaikan pemerintah daerah akan dilanjutkan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
"Tadi malam langsung saya rapatkan dengan Menteri PU, yang pertama jalan tol Balikpapan-Samarinda, semuanya pemanasan lahan sudah dibereskan oleh gubernur, sekarang penyelesaiannya ada di kementerian. Ini akan diselesaikan maksimal akhir 2018," kata Presiden, merujuk pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Basoeki Hadimoeljono.
Untuk permintaan pembangunan tol Samarinda-Bontang, Presiden mengatakan bahwa sudah dirapatkan dengan Menteri PU dan akan ditindaklanjuti.
"Tadi pagi baru selesai, sudah kita berikan lagi, tidak ada masalah. Silakan nanti ditindaklanjuti. Sudah saya putuskan tadi pagi, mungkin dikerjakan lanjutan konsorsium dengan investor yang ada," kata Presiden Jokowi.
Presiden mengatakan bahwa pemerintahannya ingin ada sebuah kecepatan pembangunan yang dilakukan sehingga yang mendapatkan akhir adalah rakyat.
"Kalau jalan selesai semuanya, biaya untuk logistik sembako murah, biaya transportasi murah, harga-harga barang juga akan murah pada akhirnya," katanya.
Namun, menurut Presiden, hal itu menjadi berbeda jika jalannya jelek sehingga membuat waktu angkut yang lama dan menyebabkan harga menjadi naik.
"Jadi, dua hal sudah saya jawab, Pak Gub. Saya sudah tidak ada PR lagi," kata Presiden menjawab permintaan Gubernur Kalimantan Timur..
Terkait pembangunan jalur kereta api, Presiden mengatakan bahwa belum selesai Peraturan Pemerintah (PP)-nya mengenai rel kereta api.
"Tinggal itu saja, kalau PP itu urusan administrasi hukum, jadi memerlukan waktu," demikian Presiden Jokowi.
ANTARA
