Kemenpar Luncurkan Reksadana Pariwisata Awal 2017

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan), Menpar Arief Yahya (kiri) dan Gubernur Kalbar Cornelis (kanan) dalam pembukaan Sail Karimata 2016 di Pantai Pulau Datok, Kalbar, 15 Oktober 2016. Sail Karimata 2016 bertujuan mempercepat pembangunan. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

    Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan), Menpar Arief Yahya (kiri) dan Gubernur Kalbar Cornelis (kanan) dalam pembukaan Sail Karimata 2016 di Pantai Pulau Datok, Kalbar, 15 Oktober 2016. Sail Karimata 2016 bertujuan mempercepat pembangunan. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

    TEMPO.CO, Jakarta - Kemeterian Pariwisata bakal meluncurkan reksadana pariwisata sebagai alternatif pendanaan pengembangan 10 destinasi prioritas untuk menyiasati minimnya komitmen pembiayaan dari pemerintah.

    Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan dari tiga kali pertemuannya dengan Ketua OJK, disepakati bahwa reksadana tersebut akan diluncurkan pada triwulan I/2017.

    Adapun skema pendanaannya terdiri dari reksadana pendapatan tetap (RDPT fixed income) dan reksadana penyertaan terbatas (RDPT private equity fund).

    "Saya menginginkan agar kedua produk itu sekaligus digabungkan agar lebih attractive, sebab reksadana pariwisata masih baru dan orang masih belum yakin akan profitnya, " ujarnya saat ditemui usai Rapimnas Kadin di Jakarta, Kamis (1 Desember 2016).

    Dia menjelaskan, keduanya digabungkan agar membuat produk reksadana menjadi lebih menarik bagi investor. Pasalnya, dana yang ingin ditargetkan lewat skema tersebut cukup tinggi, yakni sebesar Rp60 triliun.

    Nantinya, reksadana tersebut akan ditawarkan dengan kupon sebesar sekitar 10% dengan masa tenor 5-8 tahun.

    Adapun investor utama yang dibidik yakni kalangan perusahaan asuransi dan Taspen. Sedangkan manajer investasinya, lanjut Arief, akan diserahkan kepada BUMN Danareksa.

    Aset yang dijaminkan untuk reksadana tersebut adalah tanah yang dikelola oleh para pengembang di destinasi prioritas.

    Sejauh ini, lokasi yang telah dipastikan akan dibiayai lewat RDPT adalah Tanjung Lesung dan Mandalika, masing-masing seluas 10% dari total aset tanah yang dikembangkan.

    Arief menambahkan estimasi total kebutuhan investasi untuk pengembangan 10 destinasi prioritas sebesar Rp200 triliun, yang dibagi dua antara investasi swasta dan publik atau dari pemerintah, masing-masing Rp100 triliun.

    Sayangnya, komitmen pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur pariwisata hanya mencapai 30% dari kebutuhan, baik dari anggaran Kementerian PUPR maupun dari Kemenhub.

    "Setelah adanya pinjaman dari World Bank sebesar US$200 juta, masih ada sisa kebutuhan Rp67,4 triliun yang harus kita cari [pembiayaannya]," ujarnya.

    Adapun, pinjaman dari Bank Dunia tersebut akan mulai dikucurkan pada Juli 2017 mendatang, khususnya ke tiga destinasi yakni Danau Toba, Mandalika, dan Borobudur.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Data yang Dikumpulkan Facebook Juga Melalui Instagram dan WhatsApp

    Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Facebook mengumpulkan data dari penggunanya, tidak banyak yang menyadari jenis data apa yang dikumpulkan.