Mensos Luncurkan E-Warong di Kota Mataram

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melihat tulisan harapan yang ditulis anak-anak pengguna Napza, (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Kelompok Peduli Penyalagunaan Narkoba (YKP2N) Makassar, Sulawesi Selatan, 4 Maret 2016. TEMPO/Iqbal lubis

    Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melihat tulisan harapan yang ditulis anak-anak pengguna Napza, (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Yayasan Kelompok Peduli Penyalagunaan Narkoba (YKP2N) Makassar, Sulawesi Selatan, 4 Maret 2016. TEMPO/Iqbal lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program elektronik warung gotong royong (e-Warong) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 1 Desember 2016 sore. "Mataram merupakan kota yang ke-35 program e-Warong yang kami launching," katanya dalam sambutan peluncuran e-Warung di Kampung Banjar, Kota Mataram.

    Menurut dia, e-Warong yang dibentuk para anggota Koperasi Usaha Bersama (Kube) tersebut dapat memudahkan para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memenuhi kebutuhan pokok. Para penerima manfaat PKH tersebut dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berwarna merah-putih. "Kartu merah-putih yang di belakangnya ada pita hitam (chip) bisa digunakan transaksi di bank, seperti tarik uang tunai," ujar Mensos.

    Dengan demikian, kata Mensos, program hibah PKH sudah tidak bisa diselewengkan, apalagi nantinya kartu tersebut juga bisa diintegrasikan dengan program-program hibah lainnya, termasuk bantuan sosial dari pemerintah daerah, seperti yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang.

    Melalui e-Warong pula para penerima manfaat PKH yang menjadi anggota Kube bisa menjual barang kebutuhan lainnya. "Namun, tiga bahan pokok harus tersedia di e-Warong, yakni beras, gula, dan minyak goreng," tutur Khofifah.

    Pada tahun ini jumlah penerima PKH sebanyak enam juta keluarga dengan total bantuan dari APBN Rp7,62 triliun. Pada bulan Desember 2016, penerima PKH nontunai sebanyak satu juta keluarga. "Tahun 2017 penerima PKH nontunai ditargetkan sebanyak tiga juta keluarga," ucapnya.

    Semua transaksi melalui KKS tidak dikenakan biaya. Demikian juga dana yang dikirimkan oleh pemerintah pusat ke rekening penerima tidak dikenai biaya. "Semua biaya operasional ditanggung BRI. Dan penerima PKH juga memiliki akses perbankan karena mereke juga punya buku tabungan. Saldo dinolkan juga tidak masalah," kata Mensos.

    Sementara itu, penerima PKH pada tahun ini di NTB sebanyak 170.405 keluarga dengan total bantuan dari APBN senilai Rp232,6 miliar. Di Kota Mataram, jumlah penerima PKH sebanyak 10.571 keluarga dengan total bantuan dari APBN senilai Rp19,6 miliar.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Obat Sakit Perut Alami

    Berikut bahan alami yang kamu perlukan untuk membuat obat sakit perut alami di rumah.