Kebutuhan Rumah Warga Miskin 11 Juta, Jokowi: Besar Sekali

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anak-anak bermain dikawasan kumuh yang penuh sampah di perkampungan pinggiran pelabuhan Paotere Sabutung, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 13 April 2016. Anak pesisir di pemukiman tersebut memanfatkan jembatan penghubung antar rumah warga sebagai ruang publik dan area bermain. TEMPO/Iqbal Lubis

    Anak-anak bermain dikawasan kumuh yang penuh sampah di perkampungan pinggiran pelabuhan Paotere Sabutung, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 13 April 2016. Anak pesisir di pemukiman tersebut memanfatkan jembatan penghubung antar rumah warga sebagai ruang publik dan area bermain. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah serius mengejar defisit rumah, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Presiden Joko Widodo mengatakan kebutuhan rumah bagi MBR saat ini sudah menyentuh angka 11 juta rumah. “Ini angka yang besar sekali,” kata presiden saat memberi sambutan di acara Musyawarah Nasional ke-15 Real Estate Indonesia (REI), Jakarta, Selasa, 29 November 2016.

    Meski langkah pemerintah belum maksimal, namun di 2015 sudah sekitar 690 ribu rumah yang dibangun. Presiden Jokowi berharap defisit perumahan tersebut bisa teratasi. Salah satu yang menjadi keyakinan dia ialah kondisi makro ekonomi Indonesia yang dinilai masih bagus.

    Dibanding negara-negara lain, dia  melanjutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang bagus. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, bersama India dan Cina, berada di level lima persen. Indonesia berada di peringkat ketiga setelah India dan Cina. “Menurut saya, modal ekonomi kita sudah cukup kuat untuk mengembangkan sektor properti,” ucap Presiden Jokowi.

    Pemerintah terus melanjutkan Program Satu Juta Rumah 2016 bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Pada 2015 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan Rumah MBR sebanyak 603 ribu unit. Tahun ini targetnya bertambah menjadi 700 ribu untuk rumah MBR dan 300 ribu untuk rumah non-MBR.

    Agar defisit perumahan bisa terkejar, kata Jokowi, langkah deregulasi terus dilakukan pemerintah. Paket kebijakan ekonomi ke-13 termasuk cara pemerintah membantu sektor properti. Secara khusus, keluarnya paket itu untuk memudahkan pelaku usaha properti untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Pemerintah berharap dengan dipangkasnya perizinan (lewat paket kebijakan ekonomi) yang menghambat di sektor properti, masyarakat bisa mendapatkan akses rumah dengan lebih mudah. Kendati demikian, Jokowi mengakui masih ada persoalan di lapangan yang sedang diselesaikan, seperti biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). “Kalau masih ada problem, silahkan sampaikan ke saya,” ucap Jokowi.

    ADITYA BUDIMAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Pangkas 5 Hari Cuti Bersama 2021 dari 7 Hari, Tersisa 2 Hari

    Pemerintah menyisakan 2 hari cuti bersama 2021 demi menekan lonjakan kasus Covid-19 yang biasa terjadi usai libur panjang.