Buah Lokal Kalah Bersaing dengan Impor, Begini Dalih Pemerintah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Buah impor. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Buah impor. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Gardjita Budi menjelaskan alasan buah lokal Nusantara kalah bersaing dengan buah impor. Hal itu disebabkan oleh kondisi daya saing domestik, seperti volume produksi yang tidak stabil serta kualitas produksi yang masih rendah.

    "Masalahnya ada di logistik serta dari sentra produksi ke konsumen yang membutuhkan transportasi," ujar Gardjita di Jalan Thamrin, Jakarta, Minggu, 27 November 2016.

    Gardjita berujar kendala dari sisi logistik ini menyebabkan beberapa harga buah lokal cenderung lebih mahal dibandingkan dengan buah impor. Selain itu, harga buah lokal tidak kompetitif untuk diperdagangkan di pasar ekspor.

    "Padahal potensi kita untuk jadi pengekspor buah tropis besar," katanya. Indonesia yang beriklim tropis, kata dia, merupakan keuntungan besar, dari segi ragam buah yang bisa diproduksi. "Contohnya, kita berlimpah buah manggis, salak, mangga."

    Selain logistik, menurut dia, kendala lainnya adalah penanganan buah setelah panen dan ketersediaan pasokan buah sepanjang musim. "Penanganan setelah panen yang buruk bisa menyebabkan buah cepat busuk," ujar Gardjita.

    Volume ekspor buah lokal Indonesia pada 2015 mencapai 68.556 ton dengan nilai ekspor sebesar US$ 37,7 juta. Tapi volume impor buah masih lebih besar, yaitu mencapai 344.221 ton, atau senilai US$ 534,83 juta.

    Kementerian Pertanian pada Minggu pagi membagikan aneka ragam buah Nusantara gratis dalam acara car-free day di Jalan Thamrin, Jakarta. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari kampanye “Cintai Buah Nusantara”.

    Adapun kegiatan kampanye ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi kekayaan buah Nusantara dan mempromosikan potensi ekspor mancanegara.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.