Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPDP-KS Siapkan Komite Peremajaan Sawit

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Menko Polhukam, Luhut B Panjaitan (tengah), didampingi Steering Committee Konferensi Joefly J Bahroeny (kanan), dan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mohamad Fadhil Hasan (kiri), menyampaikan tentang keamanan perkebunan kelapa sawit di perbatasan Indonesia dalam IPOC 2015 di Nusa Dua, Bali, 26 November 2015. Konferensi ini juga membahas berbagai tantangan ke depan dalam industri minyak sawit. ANTARA/Nyoman Budhiana
Menko Polhukam, Luhut B Panjaitan (tengah), didampingi Steering Committee Konferensi Joefly J Bahroeny (kanan), dan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mohamad Fadhil Hasan (kiri), menyampaikan tentang keamanan perkebunan kelapa sawit di perbatasan Indonesia dalam IPOC 2015 di Nusa Dua, Bali, 26 November 2015. Konferensi ini juga membahas berbagai tantangan ke depan dalam industri minyak sawit. ANTARA/Nyoman Budhiana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) tengah menyiapkan skema verifikasi lahan sawit milik petani kecil melalui pembentukan Komite Peremajaan Sawit, dalam upaya meningkatkan serapan dana peremajaan yang saat ini masih terbilang kecil.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi dalam jumpa pers di sela-sela The 12th Indonesian Palm Oil Conference and 2017 Price Outlook, di Nusa Dua, Bali, Jumat, 25 November 2016 mengatakan bahwa rencana tersebut untuk meningkatkan serapan dana peremajaan yang saat ini masih terbilang minim akibat kendala status legalitas lahan.

"Kami sedang mencari mekanisme dengan adanya komite peremajaan. Komite itu yang akan melakukan verifikasi, sambil menunggu proses legalisasi lahan," katanya.

BPDP-KS pada 2016 telah menyiapkan total anggaran kurang lebih Rp400 miliar untuk program peremajaan sawit bagi petani yang memiliki luas lahan maksimal empat hektare.

Namun, hingga November 2016 baru terserap sebanyak Rp16 miliar saja. Pada 2017 dana peremajaan sawit tersebut akan ditingkatkan menjadi Rp800 miliar termasuk "carry over" dari 2016.

Komite Peremajaan Sawit tersebut dipersiapkan untuk melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas status utamanya masalah kepemilikan lahan petani kecil.

Banyak kasus yang terjadi, para petani kecil itu tidak bisa mendapatkan dana peremajaan karena tidak memiliki legalitas yang jelas seperti sertifikat tanah.

"Harus ada yang berani memverifikasi dan membenarkan bahwa itu benar-benar petani kecil yang menanam sawit secara legal serta diakui," kata Bayu.

Saat ini, masih ada beberapa skema yang masih dipersiapkan untuk komite tersebut. Catatannya, rencana tersebut harus disosialisasikan kepada seluruh penegak hukum dan juga sistem yang ada di Indonesia, apakah bisa dijalankan secara legal atau tidak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Para petani kecil, untuk turut serta dalam program peremajaan sawit dari BPDP-KS, wajib memenuhi beberapa persyaratan. Kendala utama yang dihadapi para petani sawit kecil tersebut terkait dengan sertifikasi lahan. Namun, pemerintah juga tengah menyiapkan program sertifikasi untuk para petani sawit tersebut.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang berencana melakukan sertifikasi lahan untuk petani kecil, lahan plasma dan masyarakat khususnya pada sektor kelapa sawit, dengan melakukan proyek percontohan untuk 1.000 bidang tanah untuk 25.000 hektare pada 2017.

Rencana tersebut masuk dalam rencana besar Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dengan mengeluarkan lima juta sertifikat pada 2017 dan pada 2019 dikeluarkan sebanyak sembilan juta sertifikat.

"Saya mendengat program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk sertifikasi, begitu selesai sertifikasi dan membutuhkan replanting akan saya kasih dananya," kata Bayu.

Tercatat, pada periode Januari-Agustus 2016, BPDP-KS telah mengumpulkan dana mencapai Rp7,19 triliun dari hasil pungutan ekspor produk sawit.

Pada Juli-Desember 2015, dana yang terkumpul sebesar Rp6,9 triliun, sehingga total dana yang terkumpul mencapai Rp14,1 triliun sejak badan tersebut dibentuk Juli 2015.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Izin Kebun Sengon Ditanami Kelapa Sawit, Bos PT Green Forestry Indonesia Ditangkap di Bandara Depati Amir

3 hari lalu

Shutterstock.
Izin Kebun Sengon Ditanami Kelapa Sawit, Bos PT Green Forestry Indonesia Ditangkap di Bandara Depati Amir

Kejaksaan menangkap Bos PT Green Forestry Indonesia yang masuk dalam DPO. Salah gunakan izin kebun sengon untuk kelapa sawit.


PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

4 hari lalu

PT. Timah (ANTARA)
PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

CV El Hana Mulia dalam melaksanakan aktivitasnya tetap berada di kawasan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.


4 Perbedaan Minyak Makan Merah dengan Minyak Goreng Biasa

11 hari lalu

Presiden Jokowi melihat kemasan minyak makan merah setelah meresmikan pabriknya di Deli erdang, Sumut, 14 Maret 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris
4 Perbedaan Minyak Makan Merah dengan Minyak Goreng Biasa

Apa saja perbedaan dari minyak makan merah dengan minyak goreng biasa?


Berharap pada Minyak Makan Merah

12 hari lalu

Presiden Jokowi melihat kemasan minyak makan merah setelah meresmikan pabriknya di Deli erdang, Sumut, 14 Maret 2024.  Foto: BPMI Setpres/Kris
Berharap pada Minyak Makan Merah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pabrik minyak makan merah. Dianggap bisa menjadi alternatif minyak goreng konvensional, harga lebih murah.


Kandungan dan Manfaat Minyak Makan Merah yang Dibanggakan Jokowi

13 hari lalu

Presiden Jokowi melihat kemasan minyak makan merah setelah meresmikan pabriknya di Deli erdang, Sumut, 14 Maret 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris
Kandungan dan Manfaat Minyak Makan Merah yang Dibanggakan Jokowi

Presiden Jokowi menyebut minyak makan merah lebih murah dari minyak goreng. Apa kandungan dan manfaat minyak makan merah?


Soal Minyak Makan Merah, Ini Kata Jokowi sampai Teten

13 hari lalu

Presiden Jokowi melihat kemasan minyak makan merah setelah meresmikan pabriknya di Deli erdang, Sumut, 14 Maret 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris
Soal Minyak Makan Merah, Ini Kata Jokowi sampai Teten

Presiden Jokowi mengatakan, minyak makan merah akan menjadi tren dalam urusan goreng-menggoreng, Kementerian Koperasi bangun banyak pabriknya.


Kementan Kebut Peraturan Baru soal Peremajaan Sawit Rakyat

22 hari lalu

Shutterstock.
Kementan Kebut Peraturan Baru soal Peremajaan Sawit Rakyat

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian atau Kementan Andi Nur Alamsyah menyatakan sedang membahas simplifikasi aturan dan persyaratan perihal peremajaan sawit rakyat atau PSR.


Kementan Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat 120 Ribu Hektare Tahun Ini

23 hari lalu

Sunarno, 49 tahun, menurunkan tandan buah segar kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Kini, pemerintah melarang ekspor untuk semua produk crude palm oil, red palm oil (RPO), RBD palm olein, pome, dan use cooking oil. REUTERS/Willy Kurniawan
Kementan Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat 120 Ribu Hektare Tahun Ini

Dirjen Perkebunan Kementan, Andi Nur Alamsyah menyatakan bahwa tahun ini Kementan menargetkan peremajaan sawit rakyat seluas 120 ribu hekatre.


Terpopuler: Serikat Guru Menolak Dana BOS Dialihkan untuk Makan Siang Gratis, Cawe-cawe Jokowi di Program Prabowo Menuai Kritik

24 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Terpopuler: Serikat Guru Menolak Dana BOS Dialihkan untuk Makan Siang Gratis, Cawe-cawe Jokowi di Program Prabowo Menuai Kritik

Terpopuler: Rencana pengalihan dana BOS untuk program makan siang gratis diprotes serikat guru, Presiden Jokowi cawe-cawe rencana kerja Prabowo.


Prabowo Sebut Sawit dan Singkong Bisa Jadi Sumber Energi Hijau, Ini Kata BRIN

26 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyapawarga sebelum melakukan ziarah makam ayahnya Soemitro Djojohadikusumo di TPU Karet Bivak, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Satu hari setelah pencoblosan, Prabowo Subianto melakukan ziarah makam orang tuanya  Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Maria Sigar. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo Sebut Sawit dan Singkong Bisa Jadi Sumber Energi Hijau, Ini Kata BRIN

Prabowo Subianto mengatakan siap membawa Indonesia menuju swasembada energi terbarukan yang bersumber dari tanaman kelapa sawit, hingga singkong