Indonesia-Belanda Sepakat Perangi Illegal Fishing

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah kembali memperkuat kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan dengan pemerintah Belanda melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti dengan Menteri Kerja Sama Pembangunan dan Perdagangan Lilianne Ploumen.

Penandatanganan itu dilakukan di sela pertemuan bilateral kedua negara di Istana Negara yang disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, tulis siaran pers KKP, Kamis (24 November 2016).

Tujuan dari penandatangan ini adalah membentuk suatu kerangka kerja untuk penguatan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan.

Bidang kerja sama di bawah MoU mencakup pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing; pengembangan perikanan dan budidaya berkelanjutan; pengembangan industri pengolahan perikanan dan pemasaran; pertukaran informasi, data, dan teknologi kelautan dan perikanan; karantina ikan, inspeksi, dan sertifikasi; peningkatan kapasitas, pelatihan dan bantuan teknis; serta pertukaran sumber daya manusia.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambut baik kedatangan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte beserta rombongannya di Jakarta. Dalam kunjungannya ke Jakarta, PM Belanda didampingi tiga orang menteri serta 200 pengusaha Belanda. Hal ini dinilai Jokowi sebagai komitmen yang tinggi dari Belanda untuk terus memperkuat hubungan dengan Indonesia.

“Kami menyambut baik penandatanganan pelatihan diplomatik, penguatan pertukaran informasi terkait dengan manajemen resiko, pelatihan kejuruan dengan proyek rintisan dalam bidang pertanian, bidang perubahan iklim, pengelolaan sampah, dan sirkuler ekonomi, juga di bidang kelautan dan perikanan,” ujar Presiden Joko Widodo.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga menyambut baik kerja sama antara Indonesia dengan Belanda, terutama dalam sektor kelautan dan perikanan. Sektor kelautan dan perikanan, lanjut Susi, merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar untuk dikembangkan dalam kerja sama antara Indonesia dan Belanda.

Hasil perjanjian Mou Indonesia dan Belanda di sektor kelautan dan perikanan yaitu di antaranya adalah pembentukan sub kelompok kerja (SWG) kelautan dan perikanan yang terdiri atas perwakilan terkait dari masing-masing penandatangan serta perwakilan institusi pelaksana teknis MoU.

Merujuk pada kesepakatan tersebut, KKP dan Kementerian Perekonomian Belanda sepakat untuk memulai satu proyek percontohan SPS e-certification ikan dan produk perikanan, dan pertukaran langsung sertifikat elektronik Sanitary and Phyto-Sanitary (SPS). Selain itu, mengimplementasikan rekomendasi Badan Pusat Fasilitasi Perdagangan dan Bisnis Elektronik Perserikatan Bangsa Bangsa (UNCEFACT) tentang bukti digital untuk mengantisipasi sertifikasi berbasis bukan kertas, serta bersama-sama mempromosikan fasilitasi digital perdagangan ikan dan produk perikanan.

BISNIS.COM