TEMPO.CO, Jakarta - Dalam 10 tahun terakhir sejak skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) diperkenalkan, baru sembilan proyek yang mencapai financial close atau perjanjian pembiayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, jumlah tersebut terhitung sangat sedikit.
"Financial close dalam 10 tahun baru sembilan proyek kayanya terlalu sedikit ya. Saya harapkan, sesudah ini, bisa lebih banyak dan lebih cepat sehingga gap infrastruktur bisa ditutup," kata Sri Mulyani dalam pembukaan Indonesia IPP Day 2016 di The Westin, Jakarta, Kamis, 24 November 2016.
Menurut Sri Mulyani, terdapat beberapa hambatan terselenggaranya KPBU. Pertama adalah persiapan dari pembangunan proyek. "Bagaimana membangun daftar proyek yang betul-betul siap secara teknis maupun secara finansial. Itu memiliki waktu, entah dari feasibility study, koordinasi antar instansi, dan lain-lain."
Kedua, apabila proyek sudah siap untuk dilelang, pemerintah harus meyakinkan swasta agar berminat membantu pembiayaan. "Agar swasta berminat, kami harus meyakinkan mereka bahwa memiliki rate of return. Kalau rate of return tidak memadai, mereka meminta fasilitas pemerintah," kata Sri Mulyani.
Karena itu, menurut Sri Mulyani, beberapa fasilitas diberikan bagi swasta untuk membangun proyek infrastruktur, yaitu viability gap fund, penjaminan infrastruktur, dan project development facility. Ada pula skema pengembalian investasi proyek KPBU, yakni availability payment. "Untuk menciptakan suatu daya tarik yang real," ujarnya.
Sementara itu, untuk menjamin penyediaan lahan dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menyiapkan bank tanah atau land bank. "Idenya yaitu pemerintah mengurangi ketidakpastian dalam pengadaan tanah," tutur Sri Mulyani.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
