Pembebasan Lahan Kereta Cepat Ditargetkan Rampung Akhir 2016  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) meninjau miniatur kereta cepat saat Groundbreaking Proyek Kereta Cepat di Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016. Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Menteri BUMN, Menteri PUpera, Menteri LHK, dan pihak-pihak lainnya. AP/Dita Alangkara

    Presiden Jokowi (tengah) meninjau miniatur kereta cepat saat Groundbreaking Proyek Kereta Cepat di Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016. Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Menteri BUMN, Menteri PUpera, Menteri LHK, dan pihak-pihak lainnya. AP/Dita Alangkara

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bintang Perbowo optimistis proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan selesai tepat waktu. Menurut dia, saat ini, izin terkait dengan pembangunan telah lengkap, tinggal izin pembebasan lahan yang segera rampung sepenuhnya.

    "Semua izin sudah lengkap. Tanah 85 persen. Desember ini 100 persen," kata Bintang saat ditemui di CEO Forum di JCC Senayan Jakarta, Kamis, 24 November 2016.

    Pembebasan lahan di wilayah Bandara Halim Perdanakusuma, ucap Bintang, tidak akan menjadi masalah. Ini telah dibahas dalam rapat terbatas. "Kemarin diputuskan untuk diberikan (pembebasan lahan). Mungkin presiden minggu ini akan melihat lokasinya," ujarnya.

    Baca: Dari Pajak Rp 1 Triliun, Ini yang Bisa Didapat Rakyat

    Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur itu, tutur Bintang, pihaknya juga mendatangkan alat-alat berat guna mendukung pembangunan proyek. Perseroan juga membangun pabrik precast beton.

    "Ada satu alat bentangan girder box panjang tiang ke tiang 30 meter beratnya 950 ton. Jadi kami sedang menyiapkan pabrik-pabrik precast beton itu di sepanjang rel karena enggak mungkin kita moving truk melalui jalan raya," tuturnya.

    DESTRIANITA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kapolri Keluarkan 11 Langkah dalam Pedoman Penerapan UU ITE

    Kepala Kepolisian RI Jenderal atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan pertimbangan atas perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU ITE.