Sri Mulyani Kecewa Emiten Enggan Ikut Tax Amnesty  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkeu Sri Mulyani memberiksan paparan disaksikan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) dan Jaksa Agung M Prasetyo (tengah) disela menghadiri acara pembukaan Rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian/lembaga membahas tata laksana benda sitaan dan barang rampasan negara di Jakarta, 21 November 2016. Rakor tersebut digelar untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi tentang tata kelola benda sitaan dan barang rampasan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Menkeu Sri Mulyani memberiksan paparan disaksikan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) dan Jaksa Agung M Prasetyo (tengah) disela menghadiri acara pembukaan Rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian/lembaga membahas tata laksana benda sitaan dan barang rampasan negara di Jakarta, 21 November 2016. Rakor tersebut digelar untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi tentang tata kelola benda sitaan dan barang rampasan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kurang puas atas partisipasi pelaku pasar modal dalam program amnesti pajak. Ia meminta Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio berjanji membantu meningkatkan partisipasi mereka.

    “Saya akan minta ke Pak Tito. Saya tidak akan ke bursa kalau semua belum ikut tax amnesty. Janji ya,” kata Sri Mulyani, yang kemudian disambut tawa peserta Economic Outlook 2017 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 23 November 2016.

    Sri Mulyani mengatakan terdapat 537 wajib pajak (WP) di bursa. Namun hanya 171 WP yang mengikuti amnesti pajak dengan total tebusan Rp 68,7 triliun.

    Sri Mulyani berharap pelaku pasar modal bisa meningkatkan partisipasi dalam program amnesti pajak. Ia berjanji akan mereformasi Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak percaya.

    SimakPesawat Kargo Tergelincir di Bandara Ilaga Papua

    Ia mengaku berat meyakinkan WP agar percaya, terlebih setelah seorang pegawai DJP ditangkap KPK. Namun Sri Mulyani meminta kejadian tersebut tidak dijadikan alasan untuk tidak taat pajak.

    Berdasarkan sebaran wilayahnya, 12 wajib pajak badan berada di Sumatera, 5 wajib pajak di Kalimantan, 1 wajib pajak di Sulawesi, dan 519 wajib pajak di Jawa dan Bali.

    Sri Mulyani mengatakan hanya 3 wajib pajak yang ikut amnesti di Sumatera dengan tebusan Rp 32,8 juta. Di Sulawesi, satu-satunya WP tersebut menyumbang tebusan amnesti sebesar Rp 62,9 juta. Di Jawa dan Bali, sebanyak 167 WP ikut amnesti dengan total tebusan Rp 68,6 miliar. Sementara di Kalimantan, tidak satu pun WP ikut amnesti.

    VINDRY FLORENTIN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.