Menkeu Apresiasi Pengelolaan BLU di Kementerian Kesehatan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jl H.R.Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9 Blok A. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Gedung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jl H.R.Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9 Blok A. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan terkait pengelolaan badan layanan umum (BLU). Kementerian Kesehatan telah menekankan pentingnya tata kelola BLU yang baik dan patuh pada ketentuan perundang-undangan, tapi tetap berorientasi pada pelayanan.

    Menurut Sri Mulyani, Kementerian Kesehatan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Dampaknya adalah pada BLU rumah sakit yang menekankan pada kualitas layanan dengan pengelolaan keuangan yang baik. "Kementerian Kesehatan telah menjadi pionir penerapan BLU atas 13 perusahaan jawatan (Perjan) sejak 2005," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 22 November 2016.

    Sri Mulyani menambahkan, saat ini Kementerian Kesehatan telah mengelola 53 BLU. Ini menunjukkan kinerja yang rata-rata membaik dengan kualitas pelayanan yang makin menggembirakan.

    Baca: Menkeu: Isu Rush Money Sangat Mengganggu

    Menurut Sri Mulyani, BLU merupakan contoh nyata instansi pemerintah dengan pengelolaan berbasis kinerja. Selain itu, mereka meningkatkan sisi akuntabilitas. Seluruh pendapatan dan pengeluaran BLU juga tercatat pada anggaran pemerintah. Ia sepakat Kementerian Kesehatan berhak menerima penghargaan karena menjadi pelopor penerapan pengelolaan BLU dan tata kelola yang baik.

    Presiden Joko Widodo telah memberikan penghargaan kepada Nila Djuwita F. Moeloek selaku Menteri Kesehatan. Presiden mengapresiasi Nila sebagai Pembina Badan Layanan Umum terbaik pada 2016. Penghargaan itu diserahkan di Istana Negara dan diberikan sebelum rapat koordinasi BLU 2016 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan.

    Penghargaan BLU didasari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, di mana Pasal 68 dan Pasal 69 menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan BLU. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk melayani masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. Adapun dalam operasionalnya menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

    Simak: Kapolda Keluarkan Maklumat Soal Demo 2 Desember

    Pada Selasa kemarin, penghargaan juga diberikan kepada Pembina Layanan BLU 2016 di tiga kementerian, yakni Kementerian Kesehatan sebagai pelopor penerapan BLU dan tata kelola yang baik, Kementerian Agama sebagai pendorong penyedia layanan BLU dengan akses yang terjangkau, dan Kementerian Perhubungan sebagai pendorong kemandirian BLU.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Studi Ungkap Kecepatan Penyebaran Virus Corona Baru Bernama B117

    Varian baru virus corona B117 diketahui 43-90 persen lebih menular daripada varian awal virus corona penyebab Covid-19.