Menkeu: Isu Rush Money Sangat Mengganggu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati berbicara pada panel di pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia Group di Washington, 7 Oktober 2016. REUTERS/James Lawler Duggan

    Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati berbicara pada panel di pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia Group di Washington, 7 Oktober 2016. REUTERS/James Lawler Duggan

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan isu rush money atau ajakan penarikan uang secara massal pada 25 November 2016 sangat mengganggu. Isu tersebut merupakan hasutan akan hal yang tidak baik.

    Sri mengatakan penarikan uang massal tidak akan menguntungkan masyarakat. “Terutama masyarakat kecil,” katanya di Aula Dhanapala, Jakarta, Selasa, 22 November 2016.

    Menurut dia, isu rush money justru akan menciptakan suasana saling curiga di antara masyarakat. Situasi tersebut bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

    BacaSri Mulyani Dukung Langkah KPK Tangkap Pegawai Pajak

    Ia menjelaskan stabilitas perbankan sangat penting bagi berjalannya perekonomian secara baik. Sebab, keuangan negara dikelola melalui perbankan. Masyarakat, kata dia, diberi kebebasan untuk menyampaikan aspirasi politik. “Tapi, kalau dengan melakukan sesuatu yang merusak, itu sudah mengganggu kepentingan masyarakat,” tuturnya.

    Beberapa waktu lalu, beredar ajakan agar umat Islam menarik uang mereka secara serempak pada 25 November 2016. Setiap warga dianjurkan menarik minimal Rp 2 juta hingga terkumpul minimal Rp 10 triliun. Ajakan tersebut dipicu kasus penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Namun hingga kini tak jelas siapa pelaku yang menyebarkan ajakan di media sosial tersebut.

    VINDRY FLORENTIN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.