INFO BISNIS - Kota Malang tidak memiliki luasan lahan pertanian yang signifikan. Lahan pertanian di wilayah ini hanya 942 hektare atau 1/10 dari luas kota. Bahkan kawasan ini merupakan wilayah perkotaan dengan karakteristik kampung yang memiliki kerapatan bangunan yang tinggi.
Karena itulah Wali Kota Malang Mochamad Anton menggelar kegiatan festival rancang kampung. Tujuannya sederhana. Untuk membangun kampung-kampung berkarakter sekaligus menjadikan daerahnya memiliki keunggulan tertentu.
Baca Juga:
Dari kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan lahir kampung-kampung yang mampu mengembangkan program pertanian perkotaan melalui budi daya tanaman pangan. Dengan pemanfaatan lahan-lahan sempit di perkampungan, tanaman polybag, vertical garden, serta dinding-dinding kampung untuk pengembangan tanaman dan menghijaukan pagar rumah dengan ragam tanaman serta buah-buahan. Secara mandiri bisa memenuhi kebutuhan pangan dan sayur, seperti lombok, tomat, bawang, mentimun, dan sebagainya.
“Kelihatannya sederhana. Namun aksi yang diinisiasi masyarakat ini juga selaras dengan upaya pengendalian produksi dan kebutuhan pangan yang akan berdampak signifikan pada upaya pengendalian inflasi,” ujar Anton.
Ketua TPID Kota Malang Rinawati mengungkapkan pengembangan urban farming yang dimotori Dinas Pertanian Kota Malang, Badan Ketahanan Pangan, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Mereka berharap akan terjadi peningkatan produksi pertanian kota, meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko kenaikan harga pada komoditas tertentu, menjaga kestabilan harga dan pasokan komoditas jenis sayuran, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki lingkungan yang hijau, bersih, dan sehat.
Baca Juga:
Sementara itu, Kadisperta Kota Malang Hadi Santoso menjelaskan, ada pula kerja sama Dinas Pertanian dengan TNI AD, yakni Korem 083 dan Kodim 0833/Baladhika Jaya. Kerja sama dilakukan untuk mengoptimalkan lahan pertanian Kota Malang dengan melakukan strategi intensifikasi.
Kegiatan ini diharapkan selaras dengan fokus Presiden Joko Widodo yang pernah disampaikan dalam Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) awal Agustus lalu. Presiden menekankan dua hal mendasar yang harus menjadi perhatian penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardodjo memberikan stressing bahwa poin penting dalam pengendalian harga (inflasi) mencakup strategi pengendalian produksi dan pendistribusian kebutuhan pangan. Untuk itu, daerah dituntut untuk mampu mengembangkan program-program inovatif yang selaras dengan langkah pemerintah. (*)
