Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Usung RICE Diberlakukan di Perdagangan Bebas

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Wapres Jusuf Kalla memberi keterangan seusai menerima perwakilan demonstran, Jumat, 4 November 2016. Amirullah/Tempo
Wapres Jusuf Kalla memberi keterangan seusai menerima perwakilan demonstran, Jumat, 4 November 2016. Amirullah/Tempo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia mengusung prinsip ketahanan, inklusif, inovatif, konektivitas, dan penyetaraan (resilient, inclcusive and innovative, connected, and equitable/RICE) untuk mengimplementasikan perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik.

"Untuk mengimplementasikan perdagangan bebas sebagaimana dicita-citakan para deklarator APEC di Bogor (Bogor Goals), kami terus berupaya menjaga kemitraan melalui prinsip-prinsip yang kami sebut dengan RICE," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sesi retreat I para pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Lima, Peru, Ahad waktu setempat atau Senin WIB.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 21 pemimpin ekonomi APEC itu, Kalla menjelaskan bahwa meskipun mengalami tantangan perekonomian yang sulit. Indonesia terus berupaya untuk bisa mencapai "Bogor Goals" yang telah disepakati pada 22 tahun silam.

Menurut Kalla, Indonesia telah memulai beberapa program liberalisasi dan terus berubah dalam beberapa dasawarsa sehingga sekarang bisa menurunkan bea masuk untuk negara-negara sekawasan. "Bahkan sekarang Indonesia berubah menjadi 10 negara paling mudah dalam menjalankan usaha, demikian menurut Laporan Bank Dunia," tuturnya.

Menurut survei UNCTAD (Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembanunan) pada 2016 bahwa Indonesia menempati rangking ke-9 negara yang paling menarik bagi para investor. "Hal itu merupakan suatu kemajuan karena pada 2014, Indonesia berada dalam peringkat ke-14," kata Kalla.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kalla mengemukakan tiga hal utama dalam mengatasi lambannya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya proteksionisme global. "Yang pertama, perdagangan dan investasi bebas harus ditingkatkan dan integrasi ekonomi secara komperehensif yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi antara legislatif, eksekutif, dan elemen masyarakat, baik di tingkat nasional maupun regional," ujarnya.

Hal kedua, menurut Kalla, dibutuhkan kesempatan yang sama dan persaingan yang sehat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan ketiga, melibatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, pekerja tidak terampil, dan pengusaha lokal dalam proses perdagangan dan investasi bebas di kawasan.

Selain itu, menurut Kalla, APEC juga harus memperhatikan negara-negara berkembang yang 70-90 persen penduduk miskinnya tinggal di wilayah perdesaan. "Pembangunan wilayah perdesaan sangat penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan," tuturnya.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hadir di Forum ASEAN, China Sepakati Panduan soal Laut China Selatan hingga Dorong Dialog Perdagangan Bebas Kawasan

14 Juli 2023

Diplomat Senior China Wang Yi menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (PMC) bersama China di Jakarta, Kamis 13 Juli 2023. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Hadir di Forum ASEAN, China Sepakati Panduan soal Laut China Selatan hingga Dorong Dialog Perdagangan Bebas Kawasan

ASEAN dan China sepakati panduan mempercepat perundingan tata perilaku Laut China Selatan dan dorong pembicaraan soal perdagangan bebas kawasan


Cina dan ASEAN Dorong Dialog Kawasan Perdagangan Bebas

13 Juli 2023

Diplomat Senior China Wang Yi menyampaikan pandangannya dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (PMC) bersama China di Jakarta, Kamis 13 Juli 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Cina dan ASEAN Dorong Dialog Kawasan Perdagangan Bebas

Cina dan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendorong pembicaraan tentang versi ketiga dari perjanjian perdagangan bebas pada pertemuan di Jakarta.


Rusia Kemungkinan Sepakati Pakta Perdagangan Bebas dengan Iran, Akhir Tahun

19 Juni 2023

Wakil Perdana Menteri Rusia Alexei Overchuk. Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS/File Foto
Rusia Kemungkinan Sepakati Pakta Perdagangan Bebas dengan Iran, Akhir Tahun

Meski secara militer kerja sama Rusia dan Iran telah terjalin erat, hubungan ekonomi kedua negara ternyata masih tergolong rendah.


Bogor Goals: Kilas Balik APEC dan Komitmen Perdagangan Bebas dan Terbuka

18 November 2022

Demonstran bentrok dengan petugas polisi selama protes menentang KTT APEC di dekat tempat Pusat Konvensi Nasional Queen Sirikit, di Asoke Junction, di Bangkok, Thailand 17 November 2022. REUTERS/Jorge Silva
Bogor Goals: Kilas Balik APEC dan Komitmen Perdagangan Bebas dan Terbuka

Salah satu momen paling penting sepanjang sejarah KTT APEC terjadi pada tahun 1994 di Kota Bogor, Indonesia. Kala itu lahir deklarasi Bogor Goals.


KPK Duga Bupati Bintan Sudah Bermain Kuota Rokok Sejak 2017

12 Agustus 2021

Bupati Bintan, Apri Sujadi (kanan) dan Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan, Mohd. Saleh H. Umar, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 12 Agustus 2021. Penyidik KPK resmi menetapkan dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru Apri Sujadi dan Mohd. Saleh H. Umar dalam tindak pidana korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.250 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Duga Bupati Bintan Sudah Bermain Kuota Rokok Sejak 2017

KPK telah menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi sebagai tersangka dalam perkara pengaturan kuota rokok.


KPK Sangka Bupati Bintan Rugikan Negara Rp 250 Miliar di Perkara Kuota Rokok

12 Agustus 2021

Bupati Bintan, Apri Sujadi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 12 Agustus 2021. Penyidik KPK resmi menetapkan dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru Apri Sujadi dan Mohd. Saleh H. Umar dalam tindak pidana korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.250 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sangka Bupati Bintan Rugikan Negara Rp 250 Miliar di Perkara Kuota Rokok

KPK langsung menahan Bupati Bintan Apri Sujadi yang terjerat kasus kuota rokok.


Investor di Free Trade Zone Batam, Bintan, dan Karimun Bakal Banjir Stimulus

27 September 2020

Beberapa menteri dan pimpinan lembaga saat konferensi pers dalam rapat koordinasi pimpinan, di Wisata Lagoi Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat, 25 September 2020. Foto: Yogi Eka Sahputra
Investor di Free Trade Zone Batam, Bintan, dan Karimun Bakal Banjir Stimulus

Pemerintah resmi mengguyur paket stimulus baru bagi calon investor zona perdagangan bebas Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Kepulauan Riau.


RI Tawarkan 3 Proyek di Karimun ke Investor Singapura

20 Juni 2019

Batam, Sabang, Bintan, dan Karimun termasuk dalam kawasan perdagangan bebas.
RI Tawarkan 3 Proyek di Karimun ke Investor Singapura

Tiga proyek yang ditawarkan ke investor Singapura itu akan menggunakan lahan seluas 52 ribu hektare.


Kementerian Perdagangan Ajukan Banding di WTO

10 Juni 2017

Gedung Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Kementerian Perdagangan Ajukan Banding di WTO

Kementerian Perdagangan memperjuangkan keputusan panel WTO.


Indonesia-Sri Lanka Bahas Perdagangan Bebas  

8 Maret 2017

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita saat meninjau gudang beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, 15 Desember 2016. Menurut Enggartiasto, saat ini perputaran beras di pasar tersebut mencapai 30 ribu ton per hari dan menyatakan stok beras nasional dalam kondisi mencukupi hingga Maret 2017. Tempo/Tony Hartawan
Indonesia-Sri Lanka Bahas Perdagangan Bebas  

Perjanjian perdagangan bebas ikut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena hari ini.