Presiden Targetkan Inklusi Keuangan Capai 75% Pada 2019

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ki-Ka: Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan saat rapat pembahasan kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda di kantor Kementrian Perekonomian, Jakarta, Selasa (31/1). TEMPO/Aditia Noviansyah

    Ki-Ka: Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan saat rapat pembahasan kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda di kantor Kementrian Perekonomian, Jakarta, Selasa (31/1). TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akhirnya meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk mendorong penetrasi sektor keuangan guna memenuhi target keterjangkauan sistem keuangan hingga 75% pada 2019, dari posisi 2014 yang hanya 36%.

    Dalam peluncuran SNKI di Istana Negara, Jumat (18 November 2016), Presiden Joko Widodo menyatakan target tersebut memang dipatok tinggi. Untuk itu, dia memerintahkan semua kementerian untuk mendukung program ini dan berharap kepala daerah untuk mengikuti program ini.

    Pasalnya, dia mencatat setelah 71 tahun Indonesia merdeka, masih banyak masyarakat yang belum menikmati layanan perbankan, baik belum memiliki tabungan ataupun mengakses kredit.

    "Target 2019 memang ambisius 75%, tapi memang kalau mau enteng target 45%, itu pasti dapet, tapi 75% memang tidak mudah, makanya Saya perintahkan ke menteri semua agar sekarang semua bansos harus masuk ke sistem keuangan, perbankan," ujar Kepala Negara.

    Selain instruksi untuk menteri/kepala lembaga dan kepala daerah, Presiden memaparkan ada beberapa hal krusial yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan SNKI.

    Pertama, paparnya, petani, nelayan, buruh, usaha mikro harus bisa digerakkan untuk masuk ke sistem perbankan, sehingga akan menambah prosentase inklusi. Kalau hal ini dilakukan, lanjut Jokowi, pelaku perbankan tidak perlu cemas karena stabilitas sistem keuangan nasional akan kokoh.

    "Jadi kita tidak usah pinjam uang ke luar. Sekarang ini masih banyak uang masyatakat yang belum masuk ke sistem keuangan, tapi tersimpan di bawah kasur, bawah bantal, bawah lemari, banyak sekali. Terbukti waktu tax amnesty jadi keluar, meski saya tahu itu belum semua," tuturnya.

    Kedua, mengenai agunan. Presiden mengemukakan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menuntaskan target sertifikasi lahan untuk memudahkan masyarakat mengakses kredit.

    "Tanpa agunan, jangan harap akan ada lonjakan ke 75% tercapai. Biasanya hanya 1 juta sertifikat, nanti 5 juta naik terus 7 juta, 2019 jadi 9 juta," lanjutnya.

    Dia mengatakan ketika masyarakat muda mengakses layanan perbankan akan membuat kehidupan masyarakat lebih teratur dan hemat. Dengan demikian, perencanaan keuangan bisa ditata untuk menghadapi masa depan dan tidak lagi menggunkan jasa rentenir.

    Terakhir, Presiden meminta semua pihak yang terkait dengan SNKI agar betul-betul mengimplementasikan strategi nasional tersebut. Jokowi berjanji akan terus melakukan pemantauan dan pengecekan implementasi.

    "Yang 75% nanti akan saya cek semua, tiap bulan naik berapa. Apalagi di depan target kita capai sindek keuangan inklusif di 75% dalam waktu 4-5 tahun bukan angka kecil. Tapi ini harus kalau masyarakat kita ingin meningkatkan kesejahteraannya," ungkapnya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rekor Selama Setahun Bersama Covid-19

    Covid-19 telah bersarang di tanah air selama setahun. Sejumlah rekor dibuat oleh pandemi virus corona. Kabar baik datang dari vaksinasi.