TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution akan mengevaluasi tujuh pimpinan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, menyusul permintaan sejumlah pengusaha dalam rapat bersama di Batam, Kepulauan Riau, Selasa, 15 November 2016.
"Akan dievaluasi. Hari ini kami dengar banyak, biarlah dipelajari dulu," kata Menko Perekonomian usai rapat.
Ia menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan investasi di kawasan itu.
Pria yang juga Ketua Dewan Kawasan PBPB Batam itu mengatakan sengaja datang ke kawasan itu untuk mendengar aspirasi pengusaha.
Darmin membawa menteri agraria dan tata ruang serta menteri hukum dan hak asasi manusia untuk menerima informasi langsung di lapangan, mengenai kondisi kota yang diharapkan menjadi lokomotif perekonomian Indonesia itu.
"Kami datang untuk mendengarkan persoalannya secara persis. Secara detil dari orangnya langsung. Setelah mendengar, tentu kami sudah tahu semua apa saja yang dikeluhkan," kata dia.
Selain keluhan mengenai kinerja pimpinan BP Kawasan Batam dan kenaikan tarif sewa lahan atau Uang Wajib Tahunan Otorita, Darmin menyatakan pengusaha juga mengeluhkan perizinan dan prosedur investasi.
Ia menyatakan pemerintah akan berupaya menyederhanakannya. "Kami akan pelajari juga. Karena itu ada laporan tertulisnya," kata Darmin.
Pemerintah akan mencari solusi yang tepat agar perekonomian Batam kembali meningkat dan menjadi tempat usaha yang baik.
"Intinya mau selesaikan persoalan, bukan menambah persoalan dan memperkeruh suasana," kata Menteri.
Di tempat yang sama, Kepala BP Batam Hatanto Reksoediputro menyatakan sebenarnya tidak ada persoalan perizinan investasi di kawasan itu.
"Saya pikir harus spesifik, yang mana khususnya. Menurut kami tidak ada. Tapi selama ini belum pernah secara spesifik, di mana persoalan," katanya.
ANTARA
