Adu Kuat di Pelabuhan Trisakti  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Denyut aktivitas bongkar muat logistik curah di Terminal Martapura Baru, Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. TEMPO/ Diananta P. Sumedi

    Denyut aktivitas bongkar muat logistik curah di Terminal Martapura Baru, Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. TEMPO/ Diananta P. Sumedi

    TEMPO.CO, Banjarmasin -  Dua jam berlalu namun perundingan itu tak kunjung mencapai mufakat. Bertempat di Ruang Barito, kantor Pelindo III Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Senin, 31 Oktober 2016 lalu, ini bukanlah perhelatan perdana. Tuan rumah, Pelindo III, mengumpulkan  semua perusahaan yang menguasai mata rantai bisnis logistik di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, dengan satu tujuan: mengusulkan kenaikan tarif Terminal Handling Charge (THC) di sana.

    Tiga pemangku kepentingan utama bisnis logistik di Kalimantan Selatan: Indonesia Shipowners Association (Insa), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) lengkap hadir. Sampai rapat berakhir, sebagian besar belum bisa menerima usulan kenaikan tarif pelabuhan yang diajukan Pelindo III.

    “(Ini memang) alot. (Kami) dari pelayaran, tidak ingin ada kenaikan. Tapi Pelindo maunya tarif  naik 12,5 persen,” kata salahsatu peserta rapat, Laode Bahasani, Selasa 1 November 2016. Laode punya peran penting. Selain menjabat sebagai Ketua ALFI Kalimantan Selatan, dia juga merangkap jabatan sebagai Sekjen Insa Kalimantan Selatan.

    Sampai pertemuan ketiga itu, tidak ada titik temu. Menurut Laode, perusahaan pelayaran dan pemilik kapal hanya bisa menolerir kenaikan tarif sebesar 2,5 persen.  "Kenaikan tarif THC akan menggerus laba perusahaan pelayaran lantaran kami tetap membayar penuh kontainer kosong saat bongkar muat di pelabuhan," katanya.

    Agar tak memangkas laba, kata dia, perusahaan pelayaran dan pengusaha logistik bersiasat dengan menekan  biaya operasional. Jika tarif layanan pelabuhan naik, Laode khawatir pengusaha akan meneruskan beban itu ke masyarakat. Karena itu, dia menilai rencana Pelindo bakal bertabrakan dengan upaya pemerintahan Jokowi  menekan biaya logistik.

    Muni (hanya satu nama--), manajer operasional pelayaran PT SPIL di Banjarmasin, membenarkan argumentasi Laode. Di tengah kondisi perekonomian yang masih kembang kempis, Muni mengaku SPIL cuma meraup margin tipis dari angkutan logistik rute Surabaya-Banjarmasin pergi pulang. “Margin kita sudah tipis. Kalau tarif THC naik, imbasnya (dirasakan) yang punya barang dan harga barang pun akan naik di masyarakat,” kata Muni. Namun dia menolak mengungkap data mengenai angka keuntungan dan biaya operasional perusahaannya.

    Laode menekankan bahwa kondisi keuangan perusahaan logistik dan pelayaran kini tak menggembirakan.  "Sekarang ini yang penting bisa jalan,” katanya.

    Ongkos angkut satu kontainer rute Surabaya-Banjarmasin saat ini dibanderol Rp 1,3 juta per 1 kontainer 20 feet. Biaya ini di luar tarif THC yang mesti dibayar perusahaan logistik dan forwarder ke Pelindo. Begitu kontainer tiba di pelabuhan tujuan, barulah pemilik barang membayar biaya jasa layanan terminal di area penumpukan kontainer.

    Di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Pelindo III  menetapkan tarif Container Handling Charge (CHC) untuk Full Container Load sebesar Rp 600 ribu per petikemas 20 feet, dan Rp 900 ribu per petikemas 40 feet. Biaya ini mesti ditambah pajak sebesar 10 persen. Gabungan dua komponen biaya inilah yang disebut THC.

    "Plus pajak, kami bayar THC Rp 660 ribu.  Totalnya kami menebus job di terminal saja sudah Rp 1.013.000,” kata Laode mencontohkan biaya untuk satu kontainer 20 feet.   

    Dengan asumsi jarak pengiriman 11 kilometer terhitung dari pelabuhan, sebuah perusahaan logistik umumnya mengutip biaya dooring sebesar Rp 2,1 juta per kontainer 20 feet.  “Itu sudah termasuk THC, ongkos buruh, dan trucking,” kata Laode.

    Dengan kalkulasi semacam itulah, perusahaan logistik menolak kenaikan tarif layanan pelabuhan. "Asosiasi logistik itu mengeluarkan biaya lebih besar daripada uang angkut. Makanya kita mempertahankan tidak ada kenaikan,” kata Laode.

    ***

    GENERAL Manager Pelindo III Banjarmasin Hengki Jajang Herasmana membenarkan keluh-kesah mitra kerjanya. Dia memastikan angka kenaikan THC sebesar 12,5 persen belum final.

    Merespons penolakan mitra bisnis pelabuhan, Hengki sudah membentuk tim yang bertugas menghitung angka ideal kenaikan tarif THC. Tim ini terdiri atas Pelindo, KSOP, perusahaan pelayaran, dan asosiasi logistik dengan masa kerja sampai 15 November 2016. "Setelah angkanya diyakini kebenarannya, baru akan disepakati. Kan butuh proses,” kata Hengki.  

    Sebelum perundingan di pengujung Oktober 2016 lalu, Manajer Pelayanan Kapal dan Komersial Pelindo Banjarmasin Joko Priyono mengaku sudah dua kali menggelar perundingan penyesuaian tarif pada Juni dan September 2016 lalu. Semua perundingan gagal mencapai kesepakatan.  

    Pelindo III memang amat membutuhkan kenaikan tarif layanan pelabuhan. Pasalnya perusahaan itu sudah melakukan investasi demi perbaikan sarana layanan di Terminal Petikemas Banjarmasin.

    Selain itu, Pelindo mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual Jasa Kepelabuhan Yang Diusahakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan. Pasal 8 beleid itu menyebutkan: Direktur Jenderal mengevaluasi setiap dua tahun terhadap pelaksanaan penetapan harga jual jasa kepelabuhanan yang diusahakan Badan Usaha Pelabuhan dan melaporkan kepada Menteri.  "Setelah dua tahun, Pelindo sebenarnya bisa menaikkan tarif. Di sini, kami malah empat tahun tarif enggak naik-naik,” kata Joko Priyono.

    Saat ini, dengan luas total 132 hektare, Pelabuhan Trisakti memang terus bersolek. Di tengah perlambatan ekonomi daerah akibat anjloknya harga komoditas batubara, perseroan tetap menginvestasikan dana ratusan miliar rupiah melalui penambahan alat bongkar muat dan perbaikan infrastruktur pelabuhan.

    Di Terminal Petikemas Banjarmasin misalnya, Pelindo sudah memperpanjang dermaga hingga 600 meter plus area penumpukan seluas 11 hektare dengan daya tampung 650 ribu TEUS per tahun. Dermaga sepanjang itu bisa menampung empat unit kapal atau setara 1.440 unit kapal per tahun. Dermaga ini bahkan mampu disandari kapal kargo seberat 4.000 DWT.

    Tak puas sampai di sana, Pelindo kini berencana memperluas depo petikemas dengan meratakan kantornya plus kantor milik Bea Cukai Banjarmasin. Proyek ini bakal dimulai pada 2018 depan.

    Hengki menegaskan semua perbaikan itu dilakukan demi mendongkrak produktivitas kerja pelabuhan dan memberi pelayanan prima bagi pengguna jasa. Perluasan ini sekaligus mengantisipasi lonjakan bongkar muat pada tahun-tahun mendatang di Kalimantan Selatan.

    Dia tak memungkiri saat ini ada idle capacity dalam realisasi bongkar muat dan kunjungan kapal, lantaran aktivitas total masih di bawah kapasitas semestinya. Trafik petikemas di Banjarmasin sempat menunjukkan tren negatif seiring melemahnya harga batubara yang berdampak terhadap daya beli masyarakat di Kalimantan Selatan.

    Mengutip laporan perseroan pada 2015, realisasi bongkar muat petikemas sebanyak 346.089 boks atau setara 388.419 TEUS dan realisasi tambat kapal cuma 972 unit. Angka itu turun ketimbang setahun sebelumnya pada 2014 yang mencatatkan realisasi 371.640 boks atau setara 413.737 TEUS. “Tahun 2015, masih ada ruang menampung petikemas 261.581 TEUS dan kapal yang masih bisa tambat sebanyak 469 unit,” kata Hengki.

    Walhasil, penurunan jasa bongkar muat petikemas menggerus realisasi pendapatan perusahaan, dari Rp 240,5 miliar pada 2014 menukik ke angka Rp 237,2 miliar pada 2015.

    Meski mencatatkan kerugian, Pelindo III tetap mendatangkan empat unit container crane (CC) senilai total Rp 340 miliar pada November 2015. Setahun setelahnya, Pelabuhan Trisakti lagi-lagi kedatangan tiga unit rubber tyred gantry (RTG)  dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. "Pada awal 2017 nanti, akan ada tambahan lagi tiga unit RTG. Tahun 2016, target trafik petikemas sebesar 401.842 TEUS,” ujar Hengki.

    Kini, Pelindo sudah mengoperasikan enam unit container crane, dua unit side loader, 14 unit rubber tyred gantry, 24 unit truk haulage, 72 unit reefer plug, dan dua unit timbangan. Dengan semua penambahan fasilitas itu, tak heran Hengki bersikeras mendorong kenaikan tarif THC.

    Menurut Hengki, kenaikan tarif jasa THC wajar saja mengingat ada perbaikan pelayanan yang membuat kinerja pelabuhan menjadi lebih efisien. “Kapal sandar yang tadinya butuh 12 jam kini menjadi 10 jam. Itu kan ada penghematan dari biaya kapal bersandar, penghematan bahan bakar bekerja di pelabuhan. Itu yang harus dihitung,” kata Hengki. "Saya menambah alat itu ada penghematan dari sisi lain, itu filosofinya.”  
     Tak hanya itu. Setelah kedatangan empat unit container crane baru, menurut Hengki, kini ada kenaikan produktivitas bongkar sebanyak 35 boks per jam, dari sebelumnya hanya 32 boks per jam. Kehadiran tiga unit RTG pada awal November 2016 juga mendongkrak kerja bongkar muat di penumpukan. “Enggak mungkin tarif naik tanpa peningkatan kinerja. Berarti enggak ada penghematan dari sisi yang lain,” kata Hengki.

    ***

    PARA pelaku bisnis logistik bukannya tak tahu Pelindo III Banjarmasin sudah banyak berinvestasi untuk meningkatkan pelayanan. Mereka mengakui kinerja Pelindo III kini membaik dalam setiap lini pelayanan di pelabuhan. Para pebisnis hanya berharap kenaikan tarif THC tak  sampai memaksa mereka menaikkan ongkos distribusi logistik yang ujung-ujungnya bakal mendongkrak harga barang di masyarakat.  

    Laode Bahasani misalnya, terus terang mengakui perbaikan kinerja Pelindo III, terutama setelah 2013. “Pelindo sangat siap infrastrukturnya," kata dia.

    Pengamat isu kemaritiman dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Alan F. Koropitan, mencoba menawarkan jalan tengah. Meski setuju ada kenaikan THC, Alan menilai kenaikan yang rasional seharusnya hanya satu digit, tak sampai 12,5 persen seperti usulan Pelindo.

    Alasannya: di tengah perlambatan ekonomi, kata Alan, kenaikan yang drastis cenderung merugikan perekonomian daerah dalam jangka panjang. "Kenaikan tarif THC jangan sampai mengganggu stabilitas perekonomian daerah di masa depan," katanya. Sebagai strategi alternatif, dia mendorong Pelindo memberikan perlakuan berbeda-beda untuk perusahaan pelayaran yang menggunakan layanannya.

    Kuncinya, kata dia, Pelindo harus memiliki data perusahaan pelayaran yang pantas menerima insentif dan mana yang belum layak. Model seperti itu, kata dia, digunakan oleh operator pelabuhan di Singapura. "Di sana, ada sejumlah insentif bagi kepentingan jangka panjang agar perusahaan pelayaran betah berbisnis," katanya.

    Agar model ini berjalan efektif, Alan menilai Pelindo perlu mempersiapkan rencana bisnis yang matang untuk jangka panjang. "Misalnya, ada lokasi tertentu yang disiapkan for free pada awal-awalnya. Tentunya perusahaan mana yang pantas dapat insentif, operator yang lebih tahu," katanya memberi contoh.

    Alan yakin Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, memiliki potensi untuk berkembang dan melayani kebutuhan pelayaran nasional, tidak hanya kepentingan lokal di Kalimantan. Salahsatu peluang yang ada adalah pengembangan tol laut, salahsatu kebijakan kunci Presiden Joko Widodo.  

    Kementerian Perhubungan mendorong program tol laut untuk menekan disparitas harga barang lewat biaya logistik yang murah. “Ada atau tidak ada  barang, kapal harus tetap jalan. Itu prinsipnya,” ujar Alan. Karena itulah, kata dia, setiap pelabuhan tidak bisa memberlakukan tarif yang justru kontraproduktif untuk pengembangan tol laut.

    Akhirnya, Alan mendorong semua pemangku kepentingan di pelabuhan untuk duduk bersama merumuskan kenaikan tarif THC. Dengan rencana bisnis jangka panjang yang memadai, dia yakin Pelindo III dan para pengusaha pelayaran di Kalimantan Selatan bisa menemukan titik tengah.

    ***




    SETELAH
    tiga kali usulan kenaikan tarif Terminal Handling Charge (THC) yang diajukan Pelindo III ditolak ALFI dan Insa, badan usaha milik negara itu akhirnya menyerah.

    Ditemui pekan lalu, Manajer Pelayanan Kapal dan Komersial Pelindo Banjarmasin Joko Priyono memberikan sinyal bahwa  Pelindo kemungkinan besar bakal mengevaluasi draft angka kenaikan tarif THC. Keputusan soal ini segera ditetapkan pada November 2016 ini.  "Paling tidak separuhnya dari 12,5 persen, itu sudah bagus,” katanya.

    DIANANTA P. SUMEDI (BANJARMASIN)

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Satu Tahun Bersama Covid-19, Wabah yang Bermula dari Lantai Dansa

    Genap satu tahun Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Kasus pertama akibat virus corona, pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.