Sosialisasi Tax Amnesty, Sri Mulyani Singgung Gayus Tambunan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati berbicara pada panel di pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia Group di Washington, 7 Oktober 2016. REUTERS/James Lawler Duggan

    Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati berbicara pada panel di pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia Group di Washington, 7 Oktober 2016. REUTERS/James Lawler Duggan

    TEMPO.COJakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar sosialisasi program tax amnesty kepada para bankir dari seluruh Indonesia di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa malam, 8 November 2016. Dalam acara tersebut, Sri Mulyani sempat menyinggung nama Gayus Tambunan terkait dengan reformasi yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

    "Direktorat Jenderal Pajak tidak memadai kapasitasnya, perlu reformasi. Belum kalau orang ingat ada satu nama yang lebih top dari Pak Ken (Direktur Jenderal Pajak), Gayus. Orang-orang akan bertanya, 'Can I trust the institutionTrust menjadi isu di sini, dan ini adalah suatu PR buat kami," kata Sri Mulyani dalam sambutannya pada sosialisasi tersebut. 

    Karena masyarakat memiliki persepsi yang buruk dan mengalami krisis kepercayaan terhadap Direktorat Jenderal Pajak, menurut Sri Mulyani, masyarakat memiliki alasan untuk tidak patuh dalam membayar pajak. "Ada juga yang bilang, 'S enggak bayar pajak enggak diapa-apain, kok. Ngapain saya bayar pajak?'," ujar mantan Direktur Bank Dunia itu. 

    Menurut Sri Mulyani, memang terdapat berbagai macam anekdot yang menjadi alasan bagi masyarakat untuk membayar pajak secara ala kadarnya. "Kadang-kadang bayar, kadang-kadang enggak. Kalau rakyatnya bayar pajak sekadarnya, jangan heran republik ini menjadi republik sekadarnya. Guru ngajarnya sekadarnya, gajinya sekadarnya."

    Sri Mulyani menilai masalah itu harus segera diselesaikan dengan membangun hubungan yang baru antara Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat. "Buat saya, ini bukan suatu pertanyaan ringan. Bagaimana memulai hubungan baru kalau kedua belah pihak memiliki banyak catatan? Kalau terlalu banyak catatannya, benar enggak sih mau memulai yang baru?" 

    Karena itu, menurut Sri Mulyani, pemerintah bersama DPR mengesahkan undang-undang tentang pengampunan pajak atau tax amnesty sebagai suatu pintu untuk memulai hubungan yang baru antara Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat. "Kalau dalam Islam populer tempat memulai hijrah. Anda akan diampuni kesalahannya," tuturnya. 

    ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Satu Tahun Bersama Covid-19, Wabah yang Bermula dari Lantai Dansa

    Genap satu tahun Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Kasus pertama akibat virus corona, pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.