TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan pengusaha menyatakan sedikitnya ada tiga faktor yang harus diperhatikan untuk mendukung percepatan industri perikanan. “Ketiga hal itu adalah mengenai infrastruktur, energi, dan pembiayaan,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani dalam Rapat Kerja Percepatan Industri Perikanan di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin, 7 November 2016.
Rosan menyebutkan Kadin mendukung penuh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. "Percepatan pembangunan industri perikanan nasional harus dilakukan karena sebagai negara maritim, kelautan dapat menjadi sumber ekonomi negara kita," ujarnya.
Pada 2015, kata Rosan, industri perikanan dan kelautan menyumbang Rp 100,4 triliun untuk perekonomian Indonesia. "Ini masih kecil sebenarnya," tuturnya.
Baca: Asosiasi Tuna Nekat Kembali Melaut
Karena itu target dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membangun 24 pelabuhan sampai 2019 harus didukung karena membantu percepatan infrastruktur perikanan. Selain itu, usaha KKP dalam memberantas illegal fishing, menurut Rosan, sangat mendukung untuk percepatan industri perikanan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan implementasi inpres ini sangat penting bagi industrialisasi di sektor perikanan. Karena bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu nelayan, pembudi daya, pengolah, maupun pemasar hasil perikanan. "Tapi juga harus memperhatikan infrastruktur, energi, dan skema pembiayaan seperti apa.”
Baca: Menteri Susi: 10 Ribu Kapal Pergi dari Laut Indonesia
Pembangunan infrastruktur yang diharapkan adalah sarana jalan dan pelabuhan yang dapat mempercepat industri perikanan. Sedangkan untuk pembangunan energi, hal yang dibutuhkan adalah listrik, gas, dan air bersih, khususnya di daerah-daerah terpencil.
Dengan adanya tiga hal itu, investor bisa lebih yakin apabila ingin melakukan investasi di sektor industri perikanan. "Kami menginginkan agar PLN dan PGN juga ikut terlibat aktif dalam industri perikanan," kata Yugi.
Mengenai pembiayaan, Yugi mengharapkan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mendorong kalangan perbankan badan usaha milik negara dan lembaga keuangan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada investasi sektor kelautan dan perikanan. Pasalnya, hingga kini kredit yang diberikan perbankan kepada sektor kelautan dan perikanan baru mencapai tiga persen dari total Rp 5.000 triliun. "Masih sangat sedikit.”
ODELIA SINAGA
