Menko Darmin Gelar Rakor Bahas Biaya Interkoneksi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution usai rapat koordinasi membahas harga gas industri di Gedung Kemenko Perekonomian, 4 Oktober 2016. Tempo/Richard Andika

    Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution usai rapat koordinasi membahas harga gas industri di Gedung Kemenko Perekonomian, 4 Oktober 2016. Tempo/Richard Andika

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. 

    Rakor membahas rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

    "Jadi yang diinginkan tarifnya harus fair, tetap menguntungkan untuk Telkom dan tidak merugikan operator lain," ujar Darmin di kantornya, kompleks Kementerian Koordinator Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat, 4 November 2016.

    Darmin berujar, prinsip dari revisi PP ini adalah memperluas jangkauan telekomunikasi broadband. "Sehingga dengan sharing itu ada efisiensi yang terjadi," ucapnya.

    Baca: Operator Selular Desak Pemerintah Segera Lelang Frekuensi

    Adapun skema penentuan tarif ini akan dibahas lebih lanjut dengan menunjuk auditor dari pihak independen untuk menghitung besaran tarif yang akan dikenakan. "Untuk menghitung tarif itu bisa dari pemerintah, seperti BPKP atau swasta, atau dua-duanya," kata Darmin.

    Sebelumnya, Menteri Rini mengirimkan surat usulan kepada Sekretariat Negara terkait dengan kepastian biaya interkoneksi untuk aktivitas berbagi jaringan aktif (network sharing) antara operator dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

    Rini menyebutkan penerapan backbone network sharing di antara operator seluler diperlukan. Namun, menurut dia, hitungan interkoneksi di Jawa dan di luar Jawa, khususnya di daerah-daerah yang biaya pembangunan infrastrukturnya mahal, harus dibedakan.

    "Untuk menjangkau beberapa daerah, cost-nya mahal. Jadi hitungannya harus business to business. Hitungannya tidak sama dengan hitungan kalau pakai interkoneksi di Jawa," tutur Rini dalam konferensi pers seusai Forum BUMN di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis, 3 November 2016.

    Simak: Dorong Infrastruktur Telekomunikasi, Dua Aturan Ini Direvisi 

    Menurut Rini, hanya PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) yang memiliki interkoneksi ke seluruh daerah. Banyak operator yang tidak mau berinvestasi di daerah-daerah pelosok karena mahal.

    "Telkomsel sebagai BUMN ingin menciptakan konektivitas untuk seluruh rakyat. Makanya berani investasi. Karena itu, siapa yang mau pakai, tolong dong ikut sharing cost-nya," ujar Rini.

    GHOIDA RAHMAH | ANGELINA ANJAR SAWITRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.