TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan, penerapan backbone network sharing antar operator seluler diperlukan. Namun, menurut dia, hitungan interkoneksi di Jawa dan di luar Jawa, khususnya di daerah-daerah yang biaya pembangunan infrastrukturnya mahal, harus dibedakan.
"Untuk menjangkau beberapa daerah, cost-nya mahal. Jadi, hitungannya harus business to business. Hitungannya tidak sama dengan hitungan kalau pakai interkoneksi di Jawa," kata Rini dalam konferensi persnya usai Forum BUMN di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis, 3 November 2016.
Baca: Operator Selular Desak Pemerintah Segera Lelang Frekuensi
Menurut Rini, hanya PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) yang memiliki interkoneksi ke seluruh daerah. Banyak operator yang tidak mau berinvestasi di daerah-daerah pelosok karena mahal.
"Telkomsel sebagai BUMN ingin menciptakan konektivitas untuk seluruh rakyat. Makanya berani investasi. Karena itu, siapa yang mau pakai, tolong dong ikut sharing cost-nya," ujar Rini.
Pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Kedua PP tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Simak lainnya: Dorong Infrastruktur Telekomunikasi, Dua Aturan Ini Direvisi
Pokok perubahan terhadap dua PP tersebut adalah mengenai pengaturan pembangunan serta penggunaan backbone network sharing dan spektrum jaringan antar operator. Pengaturan masalah sharing itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, harus berdasarkan asas keadilan dengan dasar perhitungan investasi yang jelas.
Sebelumnya disebut-sebut salah satu perusahaan operator seluler Indosat Ooredoo (PT Indosat Tbk.) mengeluhkan ihwal penerapan backbone network sharing ini.
Karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengusulkan adanya revisi kedua PP tersebut agar permasalahan diskriminasi tersebut tidak terjadi lagi.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
