Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LKPP Rilis Enam Aplikasi Baru Pengadaan Barang dan Jasa  

image-gnews
Agus Prabowo, Ketua LKPP (lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa). TEMPO/Frannoto
Agus Prabowo, Ketua LKPP (lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa). TEMPO/Frannoto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Prabowo mengatakan pihaknya akan mengenalkan enam aplikasi baru untuk pengadaan secara elektronik. Ini dalam rangka inovasi yang dilakukan oleh  LKPP.

"Setiap tahun kami harus memiliki inovasi baru, tahun ini ada enam inovasi," kata Agus Prabowo saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis 3 November 2016.

Agus menambahkan inovasi pertama berupa sistem pengadaan secara elektronik, yang kini ditambah dengan international competitive bidding. Di mana para penyedia dari luar negeri dapat mengikuti lelang di Indonesia. "Utamanya paket-paket dari Bank Dunia dan sebagainya."

Berikutnya adalah competitive catalogue. Ini adalah aplikasi untuk melelang secara cepat pekerjaan konstruksi sederhana. Dalam aplikasi itu, para penyedia tinggal memasukkan datanya dan dalam tempo satu jam bisa ditunjuk kontraktor pemenang lelang, serta berapa harganya.

Baca: Terima Pungli, Direktur Pelindo III Dipecat Menteri Rini 

Aplikasi yang ketiga adalah aplikasi katalog lokal. Selama ini aplikasi e-Catalog kewenangannya ada di LKPP. Dengan adanya katalog lokal maka kewenangannya didesentralisasikan ke daerah. "Kami sadar tak bisa selesaikan persoalan sendiri," ujar Agus.

Aplikasi katalog lokal ini sedang diuji cobakan di sejumlah daerah, seperti di provinsi Gorontalo, kota Semarang, dan juga kota Yogyakarta. "Nantinya ada katalog nasional, di dalamnya ada katalog sektoral. Lalu ada juga katalog lokal, isinya daerah-daerah," ucapnya.

Namun Agus menuturkan kalau katalog lokal harus berkolaborasi dengan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan juga ULP (Unit Layanan Pengadaan). Agus berkelakar kalau kedua lembaga ini adalah entitas yang berbeda, namun merupakan keponakan dari LKPP. "Keduanya harus kerja sama, ULP expertise di lelang, LPSE di IT."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak: Rusia Tingkatkan Kerjasama Militer Indonesia

Lalu yang keempat adalah sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) volume 2. Dengan format baru ini, Sirup ini mulai terintegrasi dengan rencana kerja dan anggaran (RKA) kementerian dan lembaga. "Begitu rumuskan, input di Sirup, mudahkan monitoring di masing-masing daerah," ucap Agus.

Kelima adalah memperkenalkan model lelang baru, yaitu e-Reverse Auction. Ini adalah model terbalik lelang-lelang pada umumnya, yang bersaing menawarkan angka tertinggi, dengan aplikasi baru ini maka menawarkan termurah.

Cara ini diakui Agus agak sadis, dan terlebih tak ada dasar hukumnya melakukan lelang dengan cara seperti ini. Dia juga tak menjanjikan sukses, tapi menjanjikan mencoba dan melakukan yang terbaik. "Ini kan inovasi, kalau sukses baru dibuat landasan hukumnya."

Baca: Terima Pungli, Direktur Pelindo III Dipecat Menteri Rini  

Kemudian inovasi yang terakhir adalah adanya portal inaproc.id. Dengan adanya enam hal di atas, Agus  mengajak jajaran LKPP dan LPSE agar terus berinovasi dan terus memperbaiki kekurangan. "Kalau ada kekurangan tidak apa, yang penting coba terus," tutur Agus.

DIKO OKTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

11 hari lalu

Ilustrasi Listrik dan PLN. Getty Images
KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

KPK mengawal program transisi energi yang dijalankan PT PLN Persero agar terhindar praktik-praktik korupsi.


LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

21 hari lalu

Dari kiri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, serta Direktur Enterprise dan Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. Ketiganya hadir dalam acara peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 di the Ballroom at Djakarta Theater I pada Kamis, 28 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.


Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

43 hari lalu

Tim Stranas PK- Komisi Pencegahan Korupsi (KPK), Niken Ariati, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dan Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian Bambang dalam konferensi pers Pelaksanaan Tindakan Korektif di Gedung E, Barantan, Kementan, Jakarta Selatan, Sabtu, 1 Oktober 2022. TEMPO/ Khory Alfarizi
Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.


KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

44 hari lalu

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Senin, 22 April 2019. Indra diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Romahurmuziy, dalam tindak pidana korupsi kasus suap terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama di pusat dan daerah. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang.


LKPP Sebut Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Tembus Rp 161,3 Triliun

7 November 2023

LKPP Sebut Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Tembus Rp 161,3 Triliun

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan realisasi pengadaan produk dalam negeri (PDN) telah mencapai 90 persen.


I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

4 November 2023

Indonesia International Sustainable Procurement Expo 2023
I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Acara ini memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia


KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

5 Oktober 2023

Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE
KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK memanggil Wali Kota Bima HM Lutfi atas perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi


Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

19 September 2023

Pada akhir Juni lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa-Bali, yang selanjutnya menjadi PPKM Jawa-Bali. ANTARA FOTO / Irwansyah Putra
Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

Luhut Pandjaitan mengapresiasi progres penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik atau RUU PBJ.


KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

29 Agustus 2023

Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE
KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK mulai menelisik dugaan korupsi yang menjerat politikus Golkar itu sejak 25 Juli 2023.


KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

29 Agustus 2023

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Ali Fikri menyatakan bahwa KPK telah melakukan penyidikan pengembangan dugaan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI, dengan menjadwalkan pemanggilan dua orang pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru yaitu Sekretaris MA, Hasbi Hasan dan pihak swasta untuk memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan diharapkan keduanya bersikap kooperatif pada Rabu (17/5). TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan KPK saat ini sedang melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima, NTB