Proyek 35.000 Megawatt Diklaim Sesuai Target

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gardu induk Perusahaan Listrik Negara (PLN). ANTARA/M Agung Rajasa

    Gardu induk Perusahaan Listrik Negara (PLN). ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT PLN Sofyan Basyir mengklaim proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt masih sesuai target.

    "Masih, masih (sesuai target) makanya kalau nanya ke Dirut PLN bukan ke yang lain," kata Sofyan setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (1 November 2016).

    Ia mengatakan jika sejumlah proyek terkait pembangkit listrik belum mencapai tahap COD (commercial operational date) karena memang masih dalam proses.

    Namun, ia menegaskan sebagian proyek yang ditangani investor Tiongkok sudah berjalan karena memang tidak memerlukan "financial closed".

    "Proyek yang Jepang juga ada beberapa yang sudah jalan tanpa 'financial closed'," katanya.

    Ia membantah jika proyek pembangkit listrik tersebut tidak mencapai target yang diinginkan.

    "Sudah hampir 40 persenan, sekitar 37%," katanya.

    Sementara untuk sejumlah proyek pembangkit listrik yang mangkrak, ia menyebutkan ada 34 proyek dengan 12 di antaranya akan diterminasi alias dihentikan.

    "Dari 34 yang 12 kita terminasikan karena sebagian sudah jalan sebagian tidak layak dilanjutkan," katanya.

    Caranya, kata dia, dengan menarik transmisi atau menggantinya dengan pembangkit lain karena sebagian di antaranya juga belum dibangun.

    Sedangkan 12 proyek lainnya akan dilanjutkan karena setelah ditelusuri sempat ada "dispute" dalam internal pemegang saham perusahaan pelaksana.

    "Lalu sebagian lain masih dalam taraf negosiasi karena antara PLN, Kejaksaan, dengan BPKP sedang 'cut off' berhitung ulang secara detail, jadi mungkin bulan depan baru kita bisa," katanya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.