Pemerintah Bangun 270 Pasar Tradisional Tahun Depan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Arnold Simanjuntak

    TEMPO/Arnold Simanjuntak

    TEMPO.COJakarta - Pemerintah berjanji akan membangun 270 pasar tradisional-modern pada 2017 di seluruh Indonesia.

    Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan pasar tersebut sekitar Rp 1,35 triliun dengan berfokus pada pasar tradisional tipe C.

    Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menuturkan, anggaran yang akan dikucurkan untuk satu pasar rerata mencapai Rp 5 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) dan tugas pembantuan (TP).

    "Mulai tahun depan kami membangun pasar tradisional-modern dengan mengacu pada prototype yang sudah kami buat," ujarnya di sela membuka Munas Asosiasi Pengelola Pasar Tradisional Indonesia (Asparindo) di Bogor, Senin, 1 November 2016.

    Dia menjelaskan, prototype pasar yang akan dibangun untuk setiap daerah tersebut mengacu pada pasar tradisional-modern BSD City Tangerang sebagai percontohan.

    Menurut Enggartiasto, pasar BSD City dipilih sebagai benchmark karena dinilai sangat ideal untuk dibangun di berbagai daerah.

    "Mengapa kami buat prototype pasar tersebut? Karena kami ingin anggaran yang dikucurkan tepat guna, tidak seperti sebelumnya, banyak proposal masuk tapi pengawasan lemah," katanya.

    Dia meyakini dengan keseragaman pembangunan pasar, mulai desain hingga spek dan bahan yang digunakan, akan memudahkan para pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPRD.

    Enggartiasto mengatakan pihaknya memilih fokus pada pembangunan pasar tipe C sesuai dengan instruksi Presiden agar pemerintah hadir dalam membantu pengelolaan pasar tradisional-modern.

    Dia menjelaskan, pasar tipe C tersebut berjumlah rata-rata 200 pedagang yang kondisinya sebagian besar memprihatinkan.

    "Jadi biarkan pasar tipe A dan B diurus swasta. Kami hanya fokus di pasar rakyat," katanya.

    Dia menargetkan, pasar tradisional-modern yang akan dibangun tersebut memiliki lahan khusus untuk mempromosikan kearifan lokal di setiap daerah.

    Sebab, menurut Enggartiasto, tidak menutup kemungkinan pasar tersebut ke depannya akan menjadi wisata alternatif bagi para wisatawan lokal dan mancanegara.

    "Jadi kami serahkan ke setiap pemerintah daerah untuk mengelola pasarnya dengan baik agar banyak dilirik wisatawan, dan ibu-ibu jadi betah pergi ke pasar," ucapnya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.