Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Forum SDGs, Menteri PPN: Pembangunan Global yang Ambisius

Editor

Budi Riza

image-gnews
(ki-ka) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berbincang sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, 27 September 2016. Rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo itu membahas strategi peningkatan citra Indonesia di dunia. Tempo/Aditia noviansyah
(ki-ka) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berbincang sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, 27 September 2016. Rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo itu membahas strategi peningkatan citra Indonesia di dunia. Tempo/Aditia noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  International NGO Forum on Indonesian Development bersama Koalisi Perempuan Indonesia, Oxfam Indonesia, Ohana, dan Transparency International Indonesia, menggelar pertemuan nasional masyarakat sipil Indonesia untuk Sustainable Development Goals.

Acara ini digelar untuk memahami tantangan dan peluang pelaksanaan SDGs di Indonesia, pasca dikeluarkannya peraturan presiden tentang SDGs. Dalam pidato pembukaan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan prinsip dengan tema "no one left behind" (tak seorang pun ketinggalan) merupakan tantangan terbesar dilihat dari kondisi negara dengan jumlah ribuan pulau.

"Karenanya, SDGs ini adalah agenda pembangunan global yang ambisius," kata Bambang, dalam siaran tertulis, pada Kamis, 27 Oktober 2016.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengaku tengah melakukan penajaman prioritas, terutama dalam meningkatkan akses dan mutu pelatihan kerja ke semua pihak. Sebab, menurut dia, jumlah pengangguran perguruan tinggi meningkat karena lulusan hanya berorientasi menjadi akademisi.

"Kami menodorong pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar ada terobosan yang dapat meningkatkan kerja layak bagi mereka, yang tidak memiliki keterampilan dan modal, melalui optimalisasi Balai Latihan Kerja," ujar Hanif.

Peneliti dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito, berpendapat setiap kementerian telah memiliki komitmen kuat untuk mendukung agenda dan pencapaian SDGs. Selain itu, dia juga menilai tahun kedua pemerintahan Joko Widodo lebih memperkuat peningkatan sumber daya manusia, sebagai respons atas tantangan bonus demografi yang berpengaruh positif terhadap pencapaian SDGs.

"Karenanya, kerjasama dan kemitraan strategis antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil sangat diperlukan baik dalam dukungan maupun kontrol untuk memenuhi target-target pencapaian goal SDGs," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertemuan yang dihadiri beberapa perwakilan kementerian dan lembaga ini pun berhasil membuat sejumlah rumusan. Antara lain, perubahan paradigma pembangunan dengan pendekatan hak asasi manusia, dan memastikan peran negara dalam perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM bagi semua, tanpa terkecuali dan mewujudnya inklusi sosial.

Rumusan berikutnya, memastikan kebijakan dan tindakan khusus bagi kelompok rentan. Misalnya, disabilitas, kelompok adat, minoritas keyakinan, LGBT, perempuan, anak, remaja, kelompok miskin perkotaan, kelompok masyarakat terpencil, rentan mengalami diskriminasi, kekerasan dan penindasan, buruh migran, pembantu rumah tangga, dan kelompok penghayat.

Rumusan ketiga, adanya kurikulum yang berperspektif SDGs. Perlindungan lingkungan wilayah pesisir 3T (terdepan, terpencil, terluar). Menjamin kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat. Menerapkan manajemen pembangunan berbasis risiko. Menjamin ketersediaan data yang terpilah, aksesibel, inklusif dan menerapkan pendataan yang partisipatif.

Negara, dalam rumusan kedelapan, harus menjamin ketersediaan dana untuk implementasi SDGs, meningkatkan kapasitas mobilisasi sumber daya dalam negeri (pajak dan nonpajak) sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap hutang luar negeri.

Kemudian, mengembangkan kemitraan setara di dalam negeri dan di tingkat internasional untuk mendukung implementasi dan pencapaian SDGs. Rumusan terakhir, Perlindungan masyarakat atas hak, akses dan control sumber daya alam, termasuk tanah.

FRISKI RIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gubernur WH : Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

15 November 2021

Gubernur WH : Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Capaian pembangunan di Provinsi Banten mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, stadion, revitalisasi Kawasan Banten Lama dan revitalisasi Kawasan Peziarahan.


Pembangunan Kawasan di Kepulauan Riau Terkendala Izin

16 Januari 2018

Jembatan Barelang yang menghubungkan Pulau Galang  dengan pulau Batam dan Rempang di Kepulauan Riau. TEMPO/ Fransiskus S.
Pembangunan Kawasan di Kepulauan Riau Terkendala Izin

Ada beberapa permasalahan dalam pembangunan kawasan pengembangan Pulau Karimun dan pengembangan Pulau Rempang, Kepulauan Riau.


Bandara Internasional dan 4 Proyek yang Akan Dibangun di Karawang

28 Desember 2017

Angka UMK 2017 tertinggi masih di Kabupaten Karawang, yaitu Rp 3.605.272, dan angka terendah di Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 1.433.901,15.
Bandara Internasional dan 4 Proyek yang Akan Dibangun di Karawang

Bappeda menyebutkan akan ada lima proyek strategis nasional yang akan dibangun di wilayah Karawang.


Menteri Yasonna Yakin Indonesia Bisa Jadi 10 Negara Top di Dunia

27 Agustus 2017

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memberikan pengarahan kepada kalapas se-Jawa Timur di aula serbaguna Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas 1 Malang, Jawa Timur 5 Juni 2017. Selain memberikan pengarahan kepada Kalapas se-Jawa Timur, kedatangan Yasona ke Lapas klas 1 Malang tersebut sekaligus untuk meresmikan pondok pesantren At-Taubah. Foto: Aris Novia Hidayat
Menteri Yasonna Yakin Indonesia Bisa Jadi 10 Negara Top di Dunia

Menteri Hukum dan HAM Yasona menjelaskan pentingnya gotong royong untuk membangun Indonesia.


Djarot Tantang Pengerjaan Resto Apung Muara Angke Dipercepat  

20 Agustus 2017

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan pembangunan Resto Apung Muara Angke Minggu 20 Agustus 2017. Acara di buka dengan membunyikan sirine dan peletakan batu pertama. TEMPO/YUSUF
Djarot Tantang Pengerjaan Resto Apung Muara Angke Dipercepat  

Menurut Djarot, Resto Apung Muara Angke bisa dikerjakan hanya dalam tempo sepuluh bulan.


Gunakan Dana KLB Rp 65 miliar, Resto Apung Muara Angke Dibangun  

20 Agustus 2017

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan pembangunan Resto Apung Muara Angke Minggu 20 Agustus 2017. Acara di buka dengan membunyikan sirine dan peletakan batu pertama. TEMPO/YUSUF
Gunakan Dana KLB Rp 65 miliar, Resto Apung Muara Angke Dibangun  

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan Resto Apung Muara Angke akan mengajak masyarakat naik kelas.


Hary Tanoe Bakal Sulap Kebon Sirih Jadi Kawasan Kuliner  

14 Agustus 2017

Pemilik MNC Group, Hary Tanoesoedibjo seusai menjalani pemeriksaan sebgaia tersangka di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jakarta, 7 Juli 2017. Hary Tanoe diperiksa terkait pesan singkat bernada ancaman kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. ANTARA/Aprillio Akbar
Hary Tanoe Bakal Sulap Kebon Sirih Jadi Kawasan Kuliner  

Hary Tanoe mengatakan proses pembebasan lahan seluas 30 ribu meter persegi di Kebon Sirih Barat bakal rampung Maret 2018.


Perizinan Pembangunan Kota Baru

14 Agustus 2017

Perizinan Pembangunan Kota Baru

Beberapa hari ini muncul polemik tentang pembangunan kota baru. Pernyataan "salah (tidak etis) menjual sesuatu yang belum ada izin" ditanggapi oleh pengembang bahwa itu adalah praktik yang biasa dalam pemasaran properti. Polemik yang terjadi sangat menarik dibahas dari sisi perizinan dalam penataan ruang.


Pemerintah dan Yayasan Independen Gelar FEII 2017

12 Juli 2017

Tiga Menteri Bahas Percepatan Pembangunan Tol Pekanbaru - Dumai. TEMPO/ Riyan Nofitra
Pemerintah dan Yayasan Independen Gelar FEII 2017

Kegiatan bertajuk Kolaborasi Pemerintah Daerah untuk
Pencapaian SDGs itu rencananya diadakan pada 19-21 Juli
mendatang di JCC.


3 Menteri Bahas Sejumlah Proyek Strategis Nasional di Riau  

8 Juli 2017

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. TEMPO/Dhemas Reviyanto
3 Menteri Bahas Sejumlah Proyek Strategis Nasional di Riau  

Tiga menteri Kabinet Kerja RI menyambangi Riau untuk membahas sejumlah proyek strategis nasional di daerah tersebut.