TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menggunakan pinjaman Bank Dunia senilai US$300 juta untuk mengembangkan infrastruktur pendukung akses ke kawasan pariwisata Danau Toba, Mandalika, dan Borobudur.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyatakan Kementerian PUPR Ridho Matari Ichwan telah menyampaikan surat kepada Bappenas mengenai pengusulan kegiatan penyusunan rencana induk terintegrasi untuk tiga destinasi wisata prioritas ke dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN)/ Green Book 2016.
Rencananya dalam total nilai pinjaman yang diberikan, sebanyak US$ 6 juta di antaranya akan digunakan untuk pembuatan rencana induk terintegrasi yang melibatkan konsultan internasional.
“Integrated masterplan-nya akan lelang internasional, karena pembangunanya harus menyesuaikan dengan standar turis mancanegara yang menjadi target kita. Lelang untuk studi kelayakannya akan selesai April tahun depan,” ujarnya dalam satu diskusi di Jakarta, Jumat (28 Oktober 2016).
Dia mencontohkan, salah satu fasilitas yang akan menggunakan standar internasional antara lain toilet-toilet yang berada di kawasan pariwisata. Meski demikian, dia memastikan penataan kawasan pariwisata tetap akan mempertahakan tradisi setempat.
“Arahan Pak Wapres, kita membangun bukan berdasarkan kesukaan kita, tetapi menyesuaikan dengan kesukaan mancanegara. 60% turis yang ke Indonesia kan untnuk wisata budaya termasuk kuliner, kita mencoba mengadaptasi terhadap itu,” ujarnya.
Dia mengatakan World Bank berkomitmen memberikan pinjaman sebesar US$200 juta, sementara US$ 100 juta sisanya akan dicarikan sumber dana lain. Pencairan pinjaman itu direncanakan efektif pada Juli 2017.
Selain Bank Dunia, Rido mengaku banyak investor asing seperti halnya Korea, dan India yang menyatakan ketertarikannya untuk mengembangkan kawasan pariwisata. Namun, semuanya masih dalam tahap awal dan penjajakan.
