TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah sedang mengkaji usulan PT Adhi Karya Tbk. untuk menerbitkan saham baru atau rights issue lantaran perusahaan jasa konstruksi itu membutuhkan tambahan modal. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto mengatakan, pemerintah akan mengevaluasi rencana bisnis (business plan) terkait dukungan modal yang diperlukan. “Jika rencana bisnis perusahaan dengan jelas menggambarkan kebutuhan dana, maka terbuka kemungkinan aksi korporasi itu diizinkan,” kata Sugiharto kepada pers kemarin. Adhi Karya membutuhkan pertimbangan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas. Apalagi penerbitan saham baru itu akan mengurangi persentase kepemilikan saham pemerintah. "Mereka memang sedang berusaha memasuki kawasan Timur Tengah untuk terlibat dalam proyek-proyek besar di sana," ujar Sugiharto. Menurutnya, pemerintah memang belum mengambil keputusan final mengenai hal tersebut. Perusahaan juga dapat mengusahakan pendanaan dari pinjaman atau penerbitan obligasi yang bersifat jangka panjang. "Perusahaan itu kan bisa mengusahakan modal kerjanya dari pinjaman atau modal. Itu wajar saja." Seperti diketahui pemerintah mendivestasi sekitar 49 persen sahamnya di Adhi Karya pada 2004. Saat itu pemerintah menggunakan dua metode, yaitu penawaran saham ke pasar atau initial public offering (IPO) sekitar 24,5 persen. Dan jumlah yang sama ditawarkan kepada manajemen dan pegawai perusahaan atau disebut (Employee Management Buy Out/EMBO). Dari penjualan saham itu, pemerintah mengantongi dana sekitar Rp 60 miliar. Ketika ditanya apakah pemerintah juga ikut menjual sebagian sahamnya yang kini mencapai 51 persen, Sugiharto tidak memastikan. Dia hanya menegaskan hasil yang diperoleh pemerintah dari penjualan saham di perusahaan itu kemungkinan nilainya kecil. "Ini karena perusahaan memiliki basis modal yang juga tidak besar." budi riza
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Mantan Menteri BUMN Sugiharto Wafat, Erick Thohir: Beliau Tokoh Luar Biasa
15 Juli 2021
Mantan Menteri BUMN Sugiharto Wafat, Erick Thohir: Beliau Tokoh Luar Biasa
Dalam ingatannya, kata Erick Thohir, Sugiharto adalah salah satu sosok penting dalam gerakan anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Kabar Duka, Mantan Menteri BUMN Sugiharto Meninggal
15 Juli 2021
Kabar Duka, Mantan Menteri BUMN Sugiharto Meninggal
Mantan Menteri BUMN Sugiharto meninggal pada Kamis, 15 Juli 2021.
Terpidana Kasus E-KTP Irman dan Sugiharto Dipindah ke Sukamiskin
2 Mei 2018
Terpidana Kasus E-KTP Irman dan Sugiharto Dipindah ke Sukamiskin
KPK memindahkan dua terpidana kasus e-KTP, Irman dan Sugiharto, ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, hari ini.
Baca Pleidoi di Sidang E-KTP, Sugiharto Menangis Teringat Keluarga
12 Juli 2017
Baca Pleidoi di Sidang E-KTP, Sugiharto Menangis Teringat Keluarga
Terdakwa korupsi e-KTP Sugiharto menangis saat membacakan nota pembelaan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Pengacara Terdakwa E-KTP Bantah Ada Permainan pada Gugatan Tender
8 Mei 2017
Pengacara Terdakwa E-KTP Bantah Ada Permainan pada Gugatan Tender
Waldus menuturkan yang sebetulnya terjadi bukan gugatan, tapi laporan ke polisi dari para pihak yang tidak puas dalam lelang tender e-KTP.
Terdakwa Korupsi E-KTP Sebut Empat Kali Beri Uang kepada Miryam
30 Maret 2017
Terdakwa Korupsi E-KTP Sebut Empat Kali Beri Uang kepada Miryam
Terdakwa kasus e-KTP Sugiharto mengatakan telah menyerahkan uang ke Miryam sekitar 1,2 juta dolar Amerika.
Skandal E-KTP, KPK Panggil Bos Astra Graphia
24 November 2014
Skandal E-KTP, KPK Panggil Bos Astra Graphia
Sejak dulu Astra Graphia diduga terlibat persekongkolan di proyek e-KTP.
Besok, Dua Menteri Akan Putuskan Blok Cepu
28 Februari 2006
Besok, Dua Menteri Akan Putuskan Blok Cepu
Memang masih terjadi tarik-menarik, misalnya, untuk posisi general manajer operator dan wakilnya.
Menteri BUMN Tetap Akan Jual Garuda
13 Januari 2006
Menteri BUMN Tetap Akan Jual Garuda
Nama Garuda tak boleh diubah dan kepemilikan Pemerintah tidak kurang dari 51 persen.
Hamzah Haz Ampuni Sugiharto dan Suryadharma Ali
6 Januari 2006
Hamzah Haz Ampuni Sugiharto dan Suryadharma Ali
Partai Persatuan Pembangunan batal menarik dua kader dari Kabinet Indonesia Bersatu yakni Menteri BUMN Sugiharto dan Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali.
