Akademisi: Pungutan Liar Hambat Kemajuan Ekonomi Rakyat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock

    Ilustrasi Pungutan liar (Pungli)/Korupsi/Suap. Shutterstock

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat bidang ekonomi pembangunan dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, Werry Darta Taifur menilai pungutan liar yang dilakukan di tengah masyarakat juga akan menghambat kemajuan ekonomi suatu daerah. "Tidak hanya pungutan liar instansi, pemerintah juga harus berantas sistem pungutan liar yang dibentuk dari lapisan bawah," katanya, di Padang, Rabu, 26 Oktober 2016.

    Menurut Werry, pungutan liar oleh masyarakat atau disebut pemalakan ini cukup banyak terjadi. Hal tersebut secara tidak langsung merugikan tidak hanya yang dipalak namun juga pemerintah.

    Sebagai contoh pemalakan yang dilakukan oknum tertentu saat suatu instansi memasukkan atau mengantarkan barang atau biasa disebut uang panjar. Atau pemalakan di area bongkar muat barang, parkir, pemalakan tempat wisata, hingga pemalakan teran-terangan di jalan atau lokasi strategis dengan dalih tertentu. "Apapun jenisnya hal tersebut mengganggu kemajuan ekonomi daerah," kata Werry.

    Seharusnya anggaran yang diperuntukkan pungutan liar dan sebagainya dapat dialihkan dalam penguatan pembangunan. Misalnya perusahaan yang akan membangun dapat sedikit berhemat akan pengeluarannya dan dapat dialihkan pada kebutuhan yang lain.

    Sedangkan bagi pedagang, atau pelaku ekonomi tentu akan meningkatkan keuntungan dengan tidak adanya pemalakan yang berbasis uang sewa, uang jalan, uang pakai dan sebagainya. Kemudian retribusi parkir yang seharusnya milik negara diambil seenaknya oleh oknum tukang parkir liar dan ini merugikan banyak bagi daerah. "Bila kegiatan ini bisa dihapuskan atau dikurangi, maka pendapatan daerah juga akan bertambah," ujar Werry.

    Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah sebelumnya berharap program "Padang Smart City" atau Padang Kota Pintar dapat memutus kegiatan pungutan liar dan premanisme lainnya tersebut. Kemudahan teknologi dan informasi dalam pelayanan dan urusan juga akan memberi kenyamanan warga.

    Hanya saja, menurut Mahyeldi, penerapan Padang Kota Pintar ini tidak mudah, butuh sosialisasi dan pemahaman yang terintegrasi dalam masyarakat. Akan tetapi dia optimis hal ini bisa dilaksanakan tahun depan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.