Ini 10 Hasil 13 Paket Kebijakan Ekonomi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Perekonomian Darmin Nasution. TEMPO/Subekti

    Menko Perekonomian Darmin Nasution. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengklaim 13 paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis disambut baik oleh kalangan investor. Setidaknya belasan kebijakan ini menghasilkan jaminan kepastian bagi dunia industri.

    1. Pusat logistik berikat
    Tercatat telah diresmikan 28 PLB, di antaranya untuk industri perawatan pesawat terbang dan perminyakan.

    ‎"PLB adalah paket kebijakan yang paling berhasil implementasinya. Tidak hanya membantu efisiensi, tapi juga security. Bahkan, kalau PLB menimbun migas, bisa juga diperhitungkan sebagai cadangan strategis nasional," kata Darmin, Rabu, 19 Oktober 2016.

    2. Perizinan investasi 3 jam
    Sebanyak 130 perusahaan telah memanfaatkan Rp 291 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 77 ribu orang.

    3. Kawasan industri
    Jawa Tengah mengajukan tiga kawasan industri: Kendal, Demak, dan Ungaran. Kawasan industri farmasi di Bitung akan terbentuk pada 2017.

    4. Sistem Pengupahan
    Sebanyak 14 provinsi menetapkan upah minimum provinsi 2016 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

    Empat belas provinsi itu adalah Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Jambi, Aceh, Kalimantan Selatan, Banten, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Bali, Sumatera Utara, dan Bangka Belitung. "Jadi kita tak usah sibuk debat soal upah lagi," ucap Darmin.

    5. Kemudahan dan insentif kawasan ekonomi eksklusif
    Total investasi yang masuk di KEK sebesar Rp 33,88 triliun per September 2016.

    6. Pembiayaan ekspor
    Contoh: pembiayaan ekspor gerbong kereta api ke Bangladesh.

    7. Kemudahan berusaha bagi UMKM (ease of doing business)
    Pemangkasan izin, prosedur, waktu, dan biaya dalam sepuluh indikator kemudahan berusaha.

    8. Mempersingkat proses insentif fiskal
    Ada 18 perusahaan yang memanfaatkan insentif ini dengan lama pengurusan rata-rata 13,4 hari—sebelumnya dua tahun.

    9. Agregator atau konsolidasi produk ekspor UKM

    10. Revisi daftar negatif investasi
    Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Sudah ada 527 perusahaan yang memanfaatkan. Rencana investasinya sebesar US$ 12,9 miliar.

    PUTRI ADITYOWATI | KEMENTERIAN PEREKONOMIAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.