SKK Migas Janji Sosialisiasikan Keputusan Pemerintah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pipa gas yang terpasang di lokasi rencana pengeboran sumur gas bumi di sumur Tanggulangin 1 di Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, Jawa Timur, 9 Januari 2016.  Hingga saat ini, Dirjen Migas Kementerian ESDM belum memberikan persetujuan dari aspek keselamatan kerja pengeboran sumur gas tersebut. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Pipa gas yang terpasang di lokasi rencana pengeboran sumur gas bumi di sumur Tanggulangin 1 di Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, Jawa Timur, 9 Januari 2016. Hingga saat ini, Dirjen Migas Kementerian ESDM belum memberikan persetujuan dari aspek keselamatan kerja pengeboran sumur gas tersebut. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Setelah keputusan tentang pengelolaan blok Masela resmi menjadi dokumen resmi, SKK Migas menyatakan akan melakukan sosialisasi. 

    Demikian dikatakan Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Enrico CP Ngantung terkait proyek pengembangan gas alam cair Blok Masela yang akan dibangun di darat (onshore).

    "Proyek pengembangan Blok Masela masih diproses di tingkat pusat, karena itu belum dapat menyampaikan informasi yang lebih akurat kepada masyarakat terkait keputusan pemerintah akan dibangun di darat, " kata Enrico di Ambon, Selasa (25 Oktober 2016).

    Menurut dia, kalau membaca di media massa, pemerintah sudah tentukan proyek pengembangan Blok Masela akan dibangun di darat, tetapi kelanjutan prosesnya yang punya kewenangan untuk memberikan keterangan lebih akurat adalah SKK Migas Pusat.

    "Kami di daerah tidak mempunyai kewenangan atau posisi untuk memberikan keterangan, terkait proses kelanjutan keputusan pemerintah itu," ujarnya.

    Sementara itu, Sr.Specialist Govemment Relations Communication & Relations Departemen Inpex Corporation, Adrial Wilde mengatakan proyek pengembangan gas alam cair Blok Masela menjadi isu yang ramai dibicarakan.

    "Proyek ini dikerjakan secara transparan dan masyarakat Maluku dapat melihatnya," katanya.

    Menurut dia, setiap perkembangan terkait kelanjutan proyek itu akan dilakukan sosialisasi. Kerena itu, pihaknya meminta dukungan dari pemerintah Provinsi Maluku, masyarakat, tokoh-tokoh adat dan segenap komponen yang ada di daerah ini.

    "Perubahan proyek pengembangan gas alam cair, yang dibangun di darat datang dari pemerintah. Kami bisa memahami sampai sejauh mana yang dinginkan oleh pemerintah, bisa didiskusikan bersama, sehingga mendapat satu kesimpulan yang sama," kata Adrial.

    Sebagai kontraktor, katanya, Inpex punya komitmen untuk tetap menjalankan proyek tersebut. Kendati diskusi tentang keputusan pemerintah masih terus berlangsung dan sebagai kontraktor terus melakukan pembicaraan-pembicaraan dan melakukan perhitungan-perhitungan, sampai pada kesimpulan bersama untuk disepakati.

    "Jujur saja, kami terkejut ketika mendengarkan pernyataan pemerintah bahwa proyek pengembangan Blok Masela akan membuka 120.000 lowongan kerja, dan ditambah pernyataan mantan Menteri Rizal Ramli bahwa akan terserap sebanyak 380.000 lowongan," ungkap Adrial.

    Menurut dia, pihaknya bingung mendengar angka sebesar itu, dari mana mendapatkannya.

    "Kami berharap teman-teman media massa dapat membantu memberikan pencerahan kepada masyarakat Maluku, agar bisa lebih realistis melihat perkembangan yang ada. Kita juga tidak mengharapkan harapan-harapan yang begitu tinggi, tetapi kemudian berhadapan dengan kenyataan yang sangat jauh berbeda," tandasnya.

    Menurut Adrial, sebenarnya harapan itu masih terlalu jauh, karena masih banyak proses yang harus dilalui dalam proyek ini, dan banyak komponen yang harus dihitung.

    "Mungkin ini yang paling penting bagi masyarakat Maluku, bahwa tidak melihat kontraktor-kontraktor kerja sama (KKKS) seperti PT. Karena sampai saat ini, kami masih menerima surat-surat dari stakeholder dengan mengawali PT Inpex," katanya.

    "Kalau konstruksi pemikiran saja sudah berbeda dengan memulai dengan PT Inpex, pasti gambarannya seolah-olah perusahaan tambang yang diinvestasikan atau ingin membangun usaha di Maluku, padahal Inpex adalah kontraktor pemerintah yang mengerjakan pekerjaan melalui proses tender.

    "Kewajiban-kewajiban pemenang tender harus teruji. Otomatis kalau kontraktor, itu pekerjaan yang diberikan sangat jelas. Jadi, kami mohon untuk bisa melihat keberadaan kontraktor, sehingga ini bisa membantu memberikan pencerahan lebih lanjut bagi masyarakat di daerah ini," ujar Adrial.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sepak Terjang Artidjo Alkostar Si Algojo Koruptor

    Artidjo Alkostar, bekas hakim agung yang selalu memperberat hukuman para koruptor, meninggal dunia pada Ahad 28 Februari 2021. Bagaimana kiprahnya?