Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SKK Migas Janji Sosialisiasikan Keputusan Pemerintah

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Pipa gas yang terpasang di lokasi rencana pengeboran sumur gas bumi di sumur Tanggulangin 1 di Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, Jawa Timur, 9 Januari 2016.  Hingga saat ini, Dirjen Migas Kementerian ESDM belum memberikan persetujuan dari aspek keselamatan kerja pengeboran sumur gas tersebut. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Pipa gas yang terpasang di lokasi rencana pengeboran sumur gas bumi di sumur Tanggulangin 1 di Desa Kedung Banteng, Sidoarjo, Jawa Timur, 9 Januari 2016. Hingga saat ini, Dirjen Migas Kementerian ESDM belum memberikan persetujuan dari aspek keselamatan kerja pengeboran sumur gas tersebut. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah keputusan tentang pengelolaan blok Masela resmi menjadi dokumen resmi, SKK Migas menyatakan akan melakukan sosialisasi. 

Demikian dikatakan Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Enrico CP Ngantung terkait proyek pengembangan gas alam cair Blok Masela yang akan dibangun di darat (onshore).

"Proyek pengembangan Blok Masela masih diproses di tingkat pusat, karena itu belum dapat menyampaikan informasi yang lebih akurat kepada masyarakat terkait keputusan pemerintah akan dibangun di darat, " kata Enrico di Ambon, Selasa (25 Oktober 2016).

Menurut dia, kalau membaca di media massa, pemerintah sudah tentukan proyek pengembangan Blok Masela akan dibangun di darat, tetapi kelanjutan prosesnya yang punya kewenangan untuk memberikan keterangan lebih akurat adalah SKK Migas Pusat.

"Kami di daerah tidak mempunyai kewenangan atau posisi untuk memberikan keterangan, terkait proses kelanjutan keputusan pemerintah itu," ujarnya.

Sementara itu, Sr.Specialist Govemment Relations Communication & Relations Departemen Inpex Corporation, Adrial Wilde mengatakan proyek pengembangan gas alam cair Blok Masela menjadi isu yang ramai dibicarakan.

"Proyek ini dikerjakan secara transparan dan masyarakat Maluku dapat melihatnya," katanya.

Menurut dia, setiap perkembangan terkait kelanjutan proyek itu akan dilakukan sosialisasi. Kerena itu, pihaknya meminta dukungan dari pemerintah Provinsi Maluku, masyarakat, tokoh-tokoh adat dan segenap komponen yang ada di daerah ini.

"Perubahan proyek pengembangan gas alam cair, yang dibangun di darat datang dari pemerintah. Kami bisa memahami sampai sejauh mana yang dinginkan oleh pemerintah, bisa didiskusikan bersama, sehingga mendapat satu kesimpulan yang sama," kata Adrial.

Sebagai kontraktor, katanya, Inpex punya komitmen untuk tetap menjalankan proyek tersebut. Kendati diskusi tentang keputusan pemerintah masih terus berlangsung dan sebagai kontraktor terus melakukan pembicaraan-pembicaraan dan melakukan perhitungan-perhitungan, sampai pada kesimpulan bersama untuk disepakati.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jujur saja, kami terkejut ketika mendengarkan pernyataan pemerintah bahwa proyek pengembangan Blok Masela akan membuka 120.000 lowongan kerja, dan ditambah pernyataan mantan Menteri Rizal Ramli bahwa akan terserap sebanyak 380.000 lowongan," ungkap Adrial.

Menurut dia, pihaknya bingung mendengar angka sebesar itu, dari mana mendapatkannya.

"Kami berharap teman-teman media massa dapat membantu memberikan pencerahan kepada masyarakat Maluku, agar bisa lebih realistis melihat perkembangan yang ada. Kita juga tidak mengharapkan harapan-harapan yang begitu tinggi, tetapi kemudian berhadapan dengan kenyataan yang sangat jauh berbeda," tandasnya.

Menurut Adrial, sebenarnya harapan itu masih terlalu jauh, karena masih banyak proses yang harus dilalui dalam proyek ini, dan banyak komponen yang harus dihitung.

"Mungkin ini yang paling penting bagi masyarakat Maluku, bahwa tidak melihat kontraktor-kontraktor kerja sama (KKKS) seperti PT. Karena sampai saat ini, kami masih menerima surat-surat dari stakeholder dengan mengawali PT Inpex," katanya.

"Kalau konstruksi pemikiran saja sudah berbeda dengan memulai dengan PT Inpex, pasti gambarannya seolah-olah perusahaan tambang yang diinvestasikan atau ingin membangun usaha di Maluku, padahal Inpex adalah kontraktor pemerintah yang mengerjakan pekerjaan melalui proses tender.

"Kewajiban-kewajiban pemenang tender harus teruji. Otomatis kalau kontraktor, itu pekerjaan yang diberikan sangat jelas. Jadi, kami mohon untuk bisa melihat keberadaan kontraktor, sehingga ini bisa membantu memberikan pencerahan lebih lanjut bagi masyarakat di daerah ini," ujar Adrial.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemboran 427 Sumur Pengembangan Selesai, SKK Migas Soroti Ketersediaan Rig

2 September 2023

Ilustrasi proyek migas SKK Migas. Foto: dok SKK Migas
Pemboran 427 Sumur Pengembangan Selesai, SKK Migas Soroti Ketersediaan Rig

SKK Migas mencatat telah menyelesaikan pemboran 427 sumur pengembangan hingga Juli 2023.


Petronas Klaim Tak Ada Indikasi Korupsi dalam Kontrak Migas di Sarawak

27 Mei 2023

Petronas. REUTERS/Hasnoor Hussain
Petronas Klaim Tak Ada Indikasi Korupsi dalam Kontrak Migas di Sarawak

Pernyataan Petronas itu muncul setelah Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) sehari sebelumnya mengumumkan penyelidikan dugaan korupsi kontrak migas itu


12 Proyek Migas Kelar, SKK Migas Bidik 3 Proyek Lagi Onstream di Tahun Ini

29 Oktober 2021

Ilustrasi SKK Migas. ANTARA
12 Proyek Migas Kelar, SKK Migas Bidik 3 Proyek Lagi Onstream di Tahun Ini

SKK Migas sedang melakukan koordinasi dengan KKKS untuk menambah tiga proyek baru yang ditargetkan bisa onstream tahun ini.


Kontrak Blok Masela Diperpanjang Sampai Tahun 2055

13 Juli 2019

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto saat berkunjung ke Kantor Tempo, Jakarta, 12 Juli 2019. TEMPO/Fardi Bestari
Kontrak Blok Masela Diperpanjang Sampai Tahun 2055

SKK Migas menyetujui perpanjangan kontrak Blok Masela yang seharusnya berakhir pada 2028 menjadi tahun 2055.


Arcandra Tahar: Kontrak Harga Jual Beli Gas Jadi Sumber Masalah

25 September 2018

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar di kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Maret 2018. TEMPO/Lani Diana
Arcandra Tahar: Kontrak Harga Jual Beli Gas Jadi Sumber Masalah

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyebut salah satu tantangan dalam pengembangan gas nasional adalah kontrak harga yang bisa berubah-ubah.


ESDM Perpanjang Empat Kontrak Bagi Hasil Migas

11 Juli 2018

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, President dan GM Total E&P Indonesie Arividya Noviyanto Presiden Direktur Pertamina Hulu Indonesia Bambang Manumayoso, Direktur Utama Pertamina Hulu Mahakam Ida Yusmiati, SVP Exploration Pertamina RP Yudiantoro, dan Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee Arizon Suardin saat meninjau North Processing Unit (NPU) wilayah kerja Blok Mahakam di Kutai Kartanegara, 31 Desember 2017. ANTARA
ESDM Perpanjang Empat Kontrak Bagi Hasil Migas

Kementerian ESDM memperpanjang kontrak bagi hasil empat blog migas.


Lelang Wilayah Migas, Arcandra Tahar: 5 Blok Diminati Investor

30 Desember 2017

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar saat ditemui wartawan usai menghadiri acara Indonesia Gas and LNG Buyers Summit di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH
Lelang Wilayah Migas, Arcandra Tahar: 5 Blok Diminati Investor

Dari tujuh proyek yang dilelang, menurut Arcandra Tahar, lima proyek sudah diminati investor.


Wamen ESDM Klaim Skema Gross Split Lebih Diminati Investor Migas

29 Desember 2017

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar saat ditemui wartawan usai menghadiri acara Indonesia Gas and LNG Buyers Summit di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH
Wamen ESDM Klaim Skema Gross Split Lebih Diminati Investor Migas

Sejak penggunaan skema gross split, Kementerian ESDM menegaskan lelang wilayah migas lebih banyak diminati ketimbang skema cost recovery.


Revisi Gross Split, SKK Migas: Ada 10 Tambahan Kontrak Baru

8 September 2017

Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi saat ditemui di kantornya di Wisma Mulia, Jakarta, 21 Januari 2016. TEMPO/M Iqbal Ichsan
Revisi Gross Split, SKK Migas: Ada 10 Tambahan Kontrak Baru

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi optimistis revisi aturan gross split akan menarik lebih banyak investor.


Dinilai Tak Ekonomis, ExxonMobil Akan Hengkang dari East Natuna

18 Juli 2017

Dinilai Tak Ekonomis, ExxonMobil Akan Hengkang dari East Natuna

Dari kajian yang diselesaikan pada Juni 2017 itu didapatkan
bahwa proyek pengembangan gas East Natuna tidak layak
investasi.