TEMPO.CO, Jakarta - Dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan sudah 13 Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai sudah ada hasil yang bisa dilihat dari penerapan paket kebijakan ekonomi. "Kalau mengatakan deregulasi belum terlaksana, ada yang belum tapi juga ada yang sudah," kata dia di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa, 25 Oktober 2016.
Salah satu kebijakan yang sudah dirasakan langsung ialah kemudahaan pengurusan izin bagi investor di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menurut dia, investor sudah merasakan pemangkasan perizinan dari yang semula memakan waktu berhari-hari menjadi dalam hitungan jam. "Itu ada di lapangan. Silahkan dicek," kata Darmin.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat sudah ada 130 perusahaan yang memanfaatkan kemudahan izin di BKPM terhitung Oktober 2016. Nilai investasinya mencapai Rp 291 triliun. Pemerintah mengklaim tenaga keja yang sudah terserap mencapai 77 ribu orang.
Baca juga:
KPK Curigai Pemilihan Rektor, Begini Permainan Staf Menteri
Darmin menyebut revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang yang Terbuka telah membuahkan hasil. Hingga semester I 2016 sudah ada 527 perusahaan yang memanfaatkan revisi Perpres itu. Rencana investasinya diperkirakan mencapai US$ 12,9 miliar.
Lebih lanjut, hari ini Bank Dunia sudah mempunyai catatan terbaru mengenai peringkat negara dalam hal kemudahaan berusaha (ease of doing business) bagi usaha mikro kecil menengah. Sayang, Darmin enggan menjelaskannya lantaran baru bisa diumumkan pada esok hari. "Di embargo dulu sampai nanti malam," ucapnya.
Simak pula: KPK Incar Suap Pemilihan Rektor Universitas Negeri
Ke depan, paket kebijakan ekonomi masih akan berlanjut. Mestinya, ucap Darmin, paket kebijakan ke-14 yang mengatur tentang e-commerce akan diumumkan hari ini. Namun pengumuman itu ditunda lantaran Presiden Joko Widodo sedang melawat ke Thailand.
Lebih lanjut, kebijakan ekonomi berikutnya akan menyasar sektor pendidikan dan pelatihan vokasional. Darmin menilai nantinya kurikulum pendidikan di tingkat kejuruan akan disesuaikan. Pemerintah tidak ingin para siswa hanya membawa pulang ijazah semata tapi juga sertifikasi keahlian. "Kami sudah bicara link and match tapi tidak pernah nge-link," ucapnya.
kepala BKPM Thomas Lembong menambahkan pemerintahan Jokowi-JK telah memberikan sentimen positif bagi para investor. Hal terpenting yang menjadi perhatian ialah masalah kredibilitas dan kepercayaan. "Awal pemerintahan Presiden Jokowi sudah mengalihkan subsidi ke sektor produktif. Itu menaikkan kredibilitas pemerintah," kata dia.
ADITYA BUDIMAN
Baca pula:
KPK: Pabrik Farmasi di Palembang Beri Rp 600 M ke Dokter
Yuni Shara dan Chico Hakim Putus, Ini Masalahnya
