Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lippo Karawaci Terbitkan Obligasi US$ 425 Juta

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Logo PT Lippo Karawaci. lippokarawaci.co.id
Logo PT Lippo Karawaci. lippokarawaci.co.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan yang bergerak di bidang properti, PT Lippo Karawaci Tbk., hari ini mengumumkan keberhasilan penerbitan obligasi Global Senior Notes senilai US$ 425 juta dengan jangka waktu 10 tahun.

Vice President sekaligus Head of Corporate Communication Danang Kemayan Jati mengatakan, ini adalah pertama kalinya penerbitan obligasi dengan jangka waktu 10 tahun dari sektor properti di Indonesia. Dalam penerbitan obligasi tersebut korporasi mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 3,5 kali. Adapun kupon imbal hasil yang ditawarkan sebesar 6,75 persen, lebih kecil 25 basis poin dari perkiraan semula 7 persen.

“Transaksi ini mendapatkan respon yang luar biasa dari para investor dengan order book sekitar US$ 1,5 miliar atau 3,5 kali oversubscribed yang menandakan kepercayaan para investor terhadap perusahaan,” ujar Danang dalam pesan tertulisnya, Selasa, 24 Oktober 2016.

Danang menuturkan, nantinya dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi obligasi sebesar US$ 403 juta, dengan kupon sebesar 6,125 persen yang jatuh tempo pada 2020.

Penerbitan obligasi yang jatuh tempo pada 2026 ini telah mendapat peringkat Ba3 dari Moody`s, B+ dari S&P dan BB – dari Fitch. Penerbitan obligasi ini memperoleh partisipasi dari para investor Asia dan Eropa dengan reputasi tinggi, 75 persen dari obligasi tersebut diambil oleh global assets manager. Investor dari Asia Pasifik mendapat alokasi 69 persen dan sisanya dialokasikan ke akun investor dari Eropa, Timur Tengah dan Afrika (EMEA).

Emiten berkode saham LPKR ini telah menunjuk pihak yang bertindak sebagai Join Global Coordinator sekaligus Joint Bookrunners, yakni BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, dan Deutsche Bank. Sementara Citigroup, Credit Suisse, dan UBS hanya bertindak sebagai Joint Bookrunners.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Direktur LPKR Ketut Budi Wijaya mengatakan, ini adalah kedua kalinya perseroan masuk ke pasar finansial tahun ini dengan kesuksesan tercermin dari kepercayaan para investor atas kekuatan dan model bisnis mereka.

“Kami ingin berterima kasih kepada para pemegang obligasi atas dukungannya selama ini serta kepada para investor baru yang melihat kesempatan dalam penerbitan ini untuk menjadi bagian dari kesuksesan kami,” ucap Ketut.

LPKR adalah perusahaan properti terbesar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia berdasarkan jumlah aset dan pendapatan, didukung oleh land bank yang luas dan basis pendapatan recurring yang kuat. Bisnis LPKR terdiri dari Residential atau Townships, Mal Retail, Hospitals, Hotels dan Manajemen Aset. LPKR tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp 22,8 triliun atau US$ 1,76 miliar per 30 September 2016.

DESTRIANITA

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

4 hari lalu

Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis
Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

Otorita IKN akan bisa menerbitkan surat utang alias obligasi dan sertifikat kepemilikan aset atau sukuk pada tahun depan. Apa sebabnya?


Pengamat Sebut Rupiah Berpotensi Melemah Seiring Kenaikan Imbal Hasil Obligasi AS

10 hari lalu

Ilustrasi Uang Rupiah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Pengamat Sebut Rupiah Berpotensi Melemah Seiring Kenaikan Imbal Hasil Obligasi AS

Pengamat sebut rupiah berpotensi melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) seiring dengan kenaikan tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS.


Harga Emas Sedikit Menguat, Investor Tunggu Data Inflasi AS Pekan Depan

13 hari lalu

Ilustrasi tumpukan emas.
Harga Emas Sedikit Menguat, Investor Tunggu Data Inflasi AS Pekan Depan

Harga emas sedikit menguat pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), menghentikan penurunan tiga sesi beruntun.


Bank Mandiri Siapkan Rp 3 Triliun untuk Lunasi Pokok Obligasi Jatuh Tempo

18 hari lalu

Bank Mandiri Siapkan Rp 3 Triliun untuk Lunasi Pokok Obligasi Jatuh Tempo

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menyebut telah menyiapkan dana sebesar Rp 3 triliun untuk melunasi surat utang atau obligasi yang akan jatuh tempo.


Terkini: Jokowi Resmikan LRT Jabodebek, Waskita Karya Fokus Proyek IKN

25 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan operasi LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) di Stasiun LRT Cawang, Jakarta, Senin 28 Agustus 2023. LRT Jabodebek dijadwalkan mulai beroperasi pada Senin di 18 stasiun yaitu yaitu Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat dan Jatimulya. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi Resmikan LRT Jabodebek, Waskita Karya Fokus Proyek IKN

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan light rail transit atau LRT Jabodebek beroperasi. Peresmian itu dilakukan di Stasiun LRT Cawang, Jakarta


Waskita Karya Fokus Proyek IKN Rp 4,3 Triliun dan Restrukturisasi Utang

25 hari lalu

Waskita Karya. Istimewa
Waskita Karya Fokus Proyek IKN Rp 4,3 Triliun dan Restrukturisasi Utang

PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) saat ini fokus dalam pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp 4,3 triliun.


Bank Indonesia Terbitkan SRBI, Ekonom Sebut Bisa Stabilkan Harga Obligasi

25 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (ketiga kanan) bersama (kiri) Deputi Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, dan Deputi Bank Indonesia Doni P Joewono  saat memberikan keterangan pers tentang hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Kamis (24/8/2023) Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuan atau BI-7 Days Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75 persen, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 23-24 Agustus 2023. Tempo/Tony Hartawan
Bank Indonesia Terbitkan SRBI, Ekonom Sebut Bisa Stabilkan Harga Obligasi

Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia alias SRBI. Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual menyebutnya bisa menstabilkan harga obligasi.


Gugatan PKPU Waskita Karya Ditolak, Apa Alasannya?

29 hari lalu

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Gugatan PKPU Waskita Karya Ditolak, Apa Alasannya?

Gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang alias PKPU yang dilayangkan Donny Hartanto Lesmana kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. ditolak oleh Majelis Hakim.


Rupiah Menguat terhadap Dolar AS, Ditransaksikan Antar Bank di Level Rp15.320

31 hari lalu

Ilustrasi penukaran mata uang asing dan nilai Rupiah.  Tempo/Tony Hartawan
Rupiah Menguat terhadap Dolar AS, Ditransaksikan Antar Bank di Level Rp15.320

Pengamat memperkirakan potensi pelemahan rupiah ke arah Rp15.350 per dolar AS dengan potensi support di kisaran Rp15.280 per dolar AS.


Digugat PKPU, PT Waskita Karya Disebut Punya Utang Rp 5 M

42 hari lalu

Waskita Karya. Istimewa
Digugat PKPU, PT Waskita Karya Disebut Punya Utang Rp 5 M

PT Waskita Karya (Persero) Tbk disebut memiliki utang sebesar Rp 5 miliar kepada pemegang obligasi Donny Hartanto Lasmana. Donny kemudian menggugat BUMN Karya itu dengan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).