APBN 2017 Ingin Stabil, Pemerintah Genjot Penerimaan Pajak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap penerimaan pajak 2016 sesuai dengan target. Alasannya, penerimaan pajak menjadi acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017.

    Sri Mulyani terus menggenjot penerimaan perpajakan yang kini mencapai 60 persen dari target APBN Perubahan 2016. "Penerimaan negara harus digenjot supaya fiskal kita terjaga," kata Sri Mulyani di Kantor Staf Presiden, Selasa, 25 Oktober 2016.

    Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan dalam APBN Perubahan sebesar Rp 1.318 triliun. Realisasi hingga 12 Oktober 2016 mencapai Rp 820,3 triliun. Sedangkan shortfall perpajakan mencapai Rp 218 triliun.

    Sejak Juli lalu, Kementerian Keuangan menerapkan program amnesti pajak untuk menggenjot penerimaan sekaligus memperbaiki basis pajak Indonesia ke level 15 persen dari rasio saat ini 11 persen terhadap produk domestik bruto.

    Menurut Sri Mulyani, penerimaan amnesti pajak sebesar Rp 97 triliun pada periode pertama belum berdampak signifikan. Ia berharap semakin banyak wajib pajak pribadi, badan usaha, dan usaha mikro, kecil, dan menengah ikut serta pada periode kedua yang berlangsung Oktober-Desember.

    Tahun depan, pemerintah menolak melakukan penarikan utang pajak di awal seperti yang pernah dilakukan pada awal 2016. Kendati belanja dan pengeluaran akan lebih banyak pada kuartal I 2017, pemerintah tak akan menerapkan sistem ijon itu. "Ini tantangan untuk mendapatkan pembiayaan, baik dari penerimaan pajak reguler dan defisit pembiayaan agar pola penerimaan jauh lebih normal."

    PUTRI ADITYOWATI

    Baca Juga:
    2 Eks Kapolda Riau Beda Pernyataan SP3 Kasus Kebakaran Lahan
    Soal SP3, Komisi Hukum DPR Bakal Konfrontasi 3 Kapolda Riau
    Nur Alam Dicecar 20 Pertanyaan Selama Nyaris 9 Jam


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.