TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan tugas pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bukan hanya kewajiban kementerian. Badan Pemeriksa Keuangan perlu ikut memastikan keuangan institusi dipertanggungjawabkan secara baik.
"Sebagai institusi auditor, BPK harus meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas para pemangku kepentingan dalam menerapkan SDGs," ujar Presiden Joko Widodo saat membuka The 17th Assembly Meeting of International Organization of Supreme Audit Institutions (Intosai) Working Group on Environmental Auditing di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa, 25 Oktober 2016.
SDGs merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun dalam Millennium Development Goals' (MDGs). Kesepakatan ini diteken perwakilan dari 193 negara pada September 2015 dan memiliki tujuan global yang hendak dicapai. SDGs mencakup 17 tujuan global, seperti mengentaskan kemiskinan, mencapai ketahanan pangan, menjamin kesehatan, dan menjamin pendidikan berkualitas.
Di Indonesia, target dalam SDGs sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia pada 2015-2019. Sampai sekarang, pemerintah masih berupaya mencapai targetnya.
Presiden Joko Widodo melanjutkan, badan audit bisa melakukan banyak peran untuk memastikan target SDGs tercapai ke depannya. Beberapa di antaranya meningkatkan kualitas sistem pengawasan, sistem data, dan sistem informasi.
Presiden mencontohkan pentingnya sistem informasi dalam memastikan pencapaian SDGs melalui jalan yang benar. Sebab, tiap negara memiliki kondisi berbeda-beda, baik segi budaya, keuangan, maupun perspektif lokal. Maka, pemerintah tak boleh sembarangan menerapkan strateginya.
"Memang tujuan keberlanjutan di sebuah negara sama dengan tujuan di tingkat global," kata Presiden. "Namun cara mencapainya harus memperhatikan budaya dan perspektif lokal."
Baca:
Siti Fadilah Ditahan: 3 Seleb Terseret Kasus Alat Kesehatan
Merasa Ditipu, Wanita Ini Gugat KFC Bayar Rp 260,7 Miliar
Sistem pengawasan, menurut Presiden Joko Widodo, perlu dipakai untuk memastikan mitra dan pemangku kepentingan di Indonesia menggunakan aturan main sesuai hukum. Kerangka hukum itu, di antaranya, diimplementasikan pada sejumlah upaya. Ia mencontohkan pemberantasan pencurian ikan di lautan Indonesia.
"Untuk menjaga bio-diversitas laut, praktek illegal fishing kami perangi, sumber daya maritim Indonesia kami lindungi," tuturnya. "Begitu juga komoditas alam kami, seperti batu bara dan kelapa sawit, yang sebelumnya menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi, sekarang sudah mulai menerapkan praktek usaha yang berkelanjutan."
Presiden Joko Widodo mengakui tugas badan audit tak akan mudah dalam mengawal upaya mencapai target SDGs. Karena itu, ia berharap semua badan audit yang berkumpul di Intosai hari ini bisa saling bertukar informasi dan pengetahuan. "Kita semua perlu terus bekerja sama, perlu terus tukar-menukar pengalaman," ucap Presiden Joko Widodo.
ISTMAN M.P.
