TEMPO.CO, Jakarta - Industri pupuk nasional berharap harga gas bisa ditekan hingga mencapai tiga dolar AS/MMBTU (Million Metric British Thermal Unit) agar bisa bertahan dan bersaing di tengah harga pupuk internasional yang anjlok saat ini.
"Apabila harga gas bisa diturunkan hingga tiga dollar AS per MMBTU, industri pupuk akan dapat bersaing lagi dengan pupuk urea impor yang saat ini mulai membanjiri pasar dalam negeri," kata Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat, di Jakarta, Minggu (23 Oktober 2016).
Ia menjelaskan saat ini harga pupuk internasional jatuh hingga mencapai 190/Metrik Ton (MT). Harga tersebut, kata dia, berada di bawah biaya produksi pupuk di Indonesia yang harga gas sebagai bahan baku utama mencapai rata-rata di atas enam dolar AS/MMBTU.
Sementara negara produsen pupuk lainnya, termasuk Malaysia, menurut Aas, berproduksi dengan harga gas di bawah lima dolar per MMBTU.
"Bila terus berlanjut, mungkin kami harus menurunkan rate produksi. Namun dengan kabar baik ini (penurunan harga gas) kami bisa pastikan bahwa pabrik pupuk akan dapat bertahan dan mengamankan pasokan pupuk guna mendukung produksi pertanian," ujar Aas.
Ia mengapresiasi keputusan dan tekad pemerintah cq Presiden Joko Widodo yang ingin menurunkan harga gas di bawah enam dolar AS/MMBTU.
"Presiden terbukti berpihak terhadap petani, karena merekalah yang paling merasakan manfaatnya bila pupuk dapat dijual dengan harga murah dan tersedia setiap saat," ujar Aas.
PT Pupuk Indonesia yang membawahi lima BUMN pupuk seperti PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Sriwijaya, dan PT Pupuk Iskandar Muda, mendapat tugas dari pemerintah cq Kementerian Pertanian untuk mendistribusikan 9,5 juta pupuk bagi petani tanaman pangan di seluruh Indonesia.
Lebih jauh Aas mengatakan penurunan harga gas juga akan meringankan beban subsidi pupuk. "Tagihan subsidi kepada Pemerintah jelas akan berkurang juga," katanya.
Selain itu, lanjut Aas, bila produsen pupuk mampu bersaing, maka akan menghasilkan laba, sehingga bisa memberi kontribusi pajak dan dividen kepada pemerintah.
"Ada 11 industri yang perlu disubsidi, tapi kami identifikasi ada tiga industri yang harus diberikan yaitu pupuk, petrokimia, baja dan logam, karena dia punya nilai tambah di hilir yang besar," ujarnya dalam bincang dengan wartawan di Gedung BPPT Jakarta, pekan lalu.
