Kemenkeu-OECD Luncurkan Survei Perekonomian RI 2016  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Departemen Keuangan. TEMPO/ Dinul Mubarok

    Gedung Departemen Keuangan. TEMPO/ Dinul Mubarok

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan bersama The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyelenggarakan OECD Day. Agenda penting dari penyelenggaraan acara ini adalah peluncuran survei perekonomian Indonesia 2016 dan joint work program Indonesia-OECD 2017-2018.

    "Keterlibatan Indonesia dengan OECD sudah lama, meski bukan sebagai anggota, melainkan key partner," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 24 Oktober 2016.

    Suahasil menuturkan sebagai key partner yang aktif, kedua pihak memiliki rencana kerja bersama. Dia mengatakan kehadiran Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria merupakan pengakuan kinerja ekonomi Indonesia yang membaik.

    Adapun hasil survei OECD menemukan kerangka kebijakan yang diambil pemerintah membaik dengan cepat. Dalam artian, kebijakan sudah diarahkan menuju penguatan pasar untuk barang produksi, peningkatan iklim usaha, dan pengurangan usaha.

    Posisi fiskal juga dianggap masih cukup baik, sebagian berkat reformasi subsidi energi. Kemiskinan juga sedang diatasi dengan memperluas program sosial, tapi kebijakan pangan belum memadai untuk melindungi kalangan yang paling rentan.

    Temuan kedua dari hasil survei itu adalah belanja publik dan pemungutan pajak masih rendah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada pada tingkat pembangunan yang setara. Peningkatan pendapatan menjadi prioritas untuk mendanai kebutuhan infrastruktur dan program sosial.

    Padahal menurut survei OECD, usaha meningkatkan efisiensi belanja publik akan membuat sumber daya yang ada dapat digunakan untuk hal yang lebih produktif. Peningkatan belanja modal pemerintah berupa belanja modal yang berkaitan dengan proyek infrastruktur, dianggap telah memberi stimulus fiskal baru-baru ini.

    Survei OECD juga mengungkapkan masih ada kesenjangan besar antardaerah. Di beberapa daerah, tata kelola masih lemah dan perilaku rent seeking masih terjadi secara luas. OECD memandang kinerja pemerintah daerah masih dapat ditingkatkan.

    DIKO OKTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.