Menteri Susi: Perikanan Bisa Jadi Penyumbang Pajak Terbesar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyampaikan sambutan pada pembukaan Simposium Fishcrime kedua di Yogyakarta, 10 Oktober 2016. Penyelenggaraan Simposium Fishcrime kali ini diikuti 250 peserta dari 46 negara. TEMPO/Pius Erlangga

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyampaikan sambutan pada pembukaan Simposium Fishcrime kedua di Yogyakarta, 10 Oktober 2016. Penyelenggaraan Simposium Fishcrime kali ini diikuti 250 peserta dari 46 negara. TEMPO/Pius Erlangga

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan subsektor perikanan di Indonesia sebenarnya memiliki potensi menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia. Namun sayang, lanjut dia, potensi itu tidak tergali dengan baik, sehingga kontribusinya kecil.

    "Nilai penerimaan pajak dari subsektor perikanan di 2014 adalah Rp 158,4 miliar. Itu hanya 0,99 persen dari realisasi penerimaan pajak dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai Rp 15,9 triliun," ujar Susi pada diskusi Dua Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2016.

    Baca: Dua Tahun Jokowi-Kalla, Ini Kata Menteri Susi

    Susi menegaskan, dia tidak membual soal potensi pajak itu. Dia mencontohkan, potensi pajak Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara, pada 2015 mencapai Rp 108,2 miliar. Data itu, kata dia, menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

    Apabila angka tersebut dikalikan dengan jumlah pelabuhan di Indonesia, lanjut Susi, akan ditemukan potensi pajak penghasilan yang besar. Padahal, di Indonesia, ada 816 pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia yang aktif beroperasi.

    "Apabila potensi Nizam Zachman saja sudah tiga perempat dari penerimaan pajak perikanan tahun 2014, maka seharusnya pajak subsektor perikanan sudah melampaui sektor lainnya," ujar Susi.

    Baca: Menteri Susi Dorong Pengolahan Ikan di Kawasan Timur

    Menurut Susi, penyebab utama tidak terealisasinya potensi pajak karena selama ini hasil tangkapan kapal-kapal di Indonesia tidak dilaporkan. Apabila dilaporkan, dia menambahkan, akan kentara berapa pajak yang seharusnya ditarik. "Ini PR (pekerjaan rumah) kita bersama agar pemasukan dari sektor perikanan bisa kelihatan," katanya.

    Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan sepakat dengan keterangan yang disampaikan Menteri Susi. Ia menambahkan, bahwa target penerimaan pemerintah bukan pajak tertinggi di 2019 berasal dari perikanan dan pariwisata, bukan energi. "Kami ingin konsisten di dua hal itu," katanya.

    ISTMAN M.P.

    Baca juga:
    Sidang Kasus Mirna, Saling Serang Jessica Wongso dan Jaksa
    Ahok Resmikan RPTRA, Warga Tebet:Tolak Gubernur Tukang Gusur


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).