Dua Tahun Jokowi-JK, KKP Tenggelamkan Lebih dari 200 Kapal

Reporter

Peledakan kapal MV Viking buronan Interpol Norwegia di Kawasan Cagar Alam Pasir Putih, Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat, 14 Maret 2016. Bangkai kapal ini akan dijadikan monumen simbol perlawanan ilegal fishing. TEMPO/Aditya Herlambang

TEMPO.CO, Depok - Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menenggelamkan lebih dari 200 kapal asing dan Indonesia, yang melanggar selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf kalla . Staf Khusus Satuan Tugas Anti Ilegal Unreported and Unregulated Kementerian Kelautan dan Perikanan Yunus Husein mengatakan setiap hari hampir selalu ada kapal ilegal yang ditangkap.

"Mereka banyak ditangkap di dekat Natuna dan Bitung," kata Yunus dalam diskusi penegakan hukum pada penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Kamis, 20 Oktober 2016.

Yunus menuturkan kapal asing yang melanggar kebanyakan ditangkap di Zona Ekonomi Ekslusif. Ada juga kapal Indonesia yang ditangkap karena mempekerjakan anak buah kapal asing yang menggunakan identitas KTP Indonesia palsu.

Kapal penangkap ikan yang melanggar diperbatasan Indonesia dan Filipina, biasanya kapal-kapal kecil. Negara Vietnam yang paling banyak melanggar dan kapalnya ditenggelamkan. "Kami tidak pernah memberikan izin kapal asing," ucapnya.

Yunus mengatakan masih banyak kapal lokal yang menggunakan cantrang, dan bahan peledak dalam mencari ikan. Sejauh ini, mereka tidak bisa dipidana karena masih menunda penerapan aturan tersebut sampai akhir tahun. "Sejauh ini larangan cantrang baru berupa surat edaran," ujarnya.

Selain itu, banyak nelayan lokal yang menangkap ikan di luar wilayah yang diizinkan. "Kalau sampai mereka melanggar bakal didenda, yang bisa mencapai Rp250 juta," kata Yunus.

Namun begitu, kata dia, yang menjadi pertanyaan adalah kapal Indonesia didenda saat mengambil ikan di negara sendiri. Sedangkan, banyak kapal asing yang mengambil ikan di Zona Ekonomi Ekslusif. "Selama ini kapal asing didenda. Tapi, jika tidak bayar denda mereka subsider kurungan penjara susah. Sebab, menurut Mahkamah Agung tidak boleh dikurung,"kata Yunus.

Ia menuturkan selama ini kapal yang melanggar lebih banyak ditenggelamkan dari pada disita. Sebab, biaya menenggelamkan lebih murah. "Kendalanya kalau menenggelamkan butuh waktu lama," ujarnya.

Kapal yang dirampas negara lebih banyak ditenggelamkan dari pada diserahkan kepada pihak lain, seperti universitas, pemerintah daerah dan nelayan. "Soalnya, pernah diberikan ke universitas tapi tidak pernah diambil,"kata Yunus.

Jika diberikan ke Pemda pun, kata Yunus, tidak ada yang merawatnya. Dan jika diberikan ke nelayan bisa dijual lagi. "Masalah lain jika dilelang yang membeli dia, dia lagi," tuturnya.

IMAM HAMDI






Hari Ikan Nasional 2022, Bagaimana Asal-usul dan Arti Logonya?

15 hari lalu

Hari Ikan Nasional 2022, Bagaimana Asal-usul dan Arti Logonya?

Peringatan Hari Ikan Nasional setiap 21 Novemberi diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2014


Penggiat Sampah di Buleleng Mendapatkan Bantuan Sarpras dari KKP

24 hari lalu

Penggiat Sampah di Buleleng Mendapatkan Bantuan Sarpras dari KKP

Bantuan diharapkan dapat menjadi stimulan bagi kelompok dan masyarakat sekitar agar dapat menggerakkan dinamika perekonomian yang berbasis pada kebutuhan masyarakat


FPIK Unpad Punya Gudang Beku Portabel Hibah dari Kementerian Kelautan

25 hari lalu

FPIK Unpad Punya Gudang Beku Portabel Hibah dari Kementerian Kelautan

Hibah ini merupakan program pertama yang diberikan KKP untuk perguruan tinggi salah satunya Unpad.


Laguna di Raja Ampat Diakui Secara Ilmiah Surga bagi Pari Manta

31 hari lalu

Laguna di Raja Ampat Diakui Secara Ilmiah Surga bagi Pari Manta

Raja Ampat menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia yang melaporkan pertumbuhan dan perkembangan populasi ikan pari manta dengan cepat dan baik.


Presiden Jokowi Ajak Nelayan Dukung Gernas Bulan Cinta Laut KKP

46 hari lalu

Presiden Jokowi Ajak Nelayan Dukung Gernas Bulan Cinta Laut KKP

Gernas BCL dilaksanakan dengan menerapkan mekanisme ekonomi sirkular melalui pengumpulan sampah dan pembayaran kompensasi atau insentif.


Harapan Nelayan Perempuan di Kepulauan Aru Dapat Pengakuan dan Perlindungan

49 hari lalu

Harapan Nelayan Perempuan di Kepulauan Aru Dapat Pengakuan dan Perlindungan

Nelayan perempuan di Kepuluan Aru mencantumkan profesi di KTP ibu rumah tangga. Padahal jika di KTP ditulis nelayan, bisa membawa manfaat perlindungan


KKP - Norwegia Kerja Sama Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan

1 Oktober 2022

KKP - Norwegia Kerja Sama Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan

KKP bekerja sama dengan Norwegian Food Safety Authority (NSFA) dalam penjaminan kesehatan ikan serta mutu dan keamanan hasil perikanan.


Luhut: Sektor Kelautan dan Perikanan RI Harus Masuk 5 Besar Ekspor Dunia

28 September 2022

Luhut: Sektor Kelautan dan Perikanan RI Harus Masuk 5 Besar Ekspor Dunia

Luhut mengatakan laut Indonesia yang seluas 6,4 juta kilometer persegi dan berada di posisi geostrategis sangat menguntungkan.


Ibaratkan Perikanan RI Seperti Raksasa Tertidur, Teten: Kalau Norwergia Ada Salmon, Kita Banyak Komoditas

25 September 2022

Ibaratkan Perikanan RI Seperti Raksasa Tertidur, Teten: Kalau Norwergia Ada Salmon, Kita Banyak Komoditas

Teten Masduki mengibaratkan perikanan Indonesia seperti raksasa yang masih tertidur.


Acara Exploring Mandeh Himpun 2,1 Ton Sampah di Pantai Purus

23 Agustus 2022

Acara Exploring Mandeh Himpun 2,1 Ton Sampah di Pantai Purus

Kegiatan di Pantai Purus menjadi bagian dari Aksi Bulan Cinta Laut.